Menteri LHK Siti Nurbaya Minta Target FOLU Net Sink 2030 Terealisasi
Senin, 26 Desember 2022 - 00:17 WIB
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.Foto/Istimewa
JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar meminta semua jajarannya menjamin terimplementasikannya target-target Indonesia's Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net Sink 2030. FOLU Net Sink 2030 merupakan langkah sistematis yang dibangun dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan dan lahan.
Siti meminta agar adanya sebuah contoh konkret yang bisa diperlihatkan kepada masyarakat."Showcase, center excellence, persemaian permanen, dan contoh-contoh kerja lapangan harus dibangun di seluruh wilayah regional," ungkap Siti melalui siaran pers, Minggu (25/12/2022).
Siti mengatakan, pada rencana operasional FOLU Net Sink 2030 telah diatur secara detail program dan kegiatan mitigasi, rencana operasional secara spasial, penanggungjawab kegiatan, kebutuhan SDM, sarana dan prasarana, penganggaran, dan tata waktu pelaksanaannya secara nasional periode 2022-2030.
Rencana operasional tingkat nasional telah juga telah dilakukan pendetailan di tingkat subnasional pada 12 provinsi di Pulau Sumatera dan Kalimantan pada Tahun Anggaran 2022 yang melibatkan stakeholder di tingkat provinsi dan kabupaten dengan asistensi oleh akademisi FOReTIKA dan KLHK.
Pada tahun anggaran 2023, lanjut Siti, direncanakan penyelesaian penyusunan rencana kerja subnasional tersebut akan dilakukan secara menyeluruh pada 22 provinsi berikutnya di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
"Rencana kerja yang telah disusun pada 12 provinsi harus ditindaklanjuti dengan kerja nyata dalam pencapaian targetnya dengan kolaborasi seluruh stakeholder terutama berkenaan dengan SDM, sarana prasarana, anggaran, dan pasar," katanya.
Siti meminta seluruh jajaran KLHK untuk dapat membangun program atau kegiatan yang secara terukur dapat diimplementasikan di tingkat tapak pada 12 provinsi yang telah menyusun rencana kerja subnasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
Dia melanjutkan, kerja nyata selama ini yang telah dilakukan harus bisa dicatat sebagai eviden secara akuntabel dengan Measurement, Reporting, and Verification (MRV) yang dapat diimplementasikan di tingkat tapak.
"Sehingga upaya nyata tersebut dapat dilakukan penilaian karbonnya dalam rangka pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC)," ujarnya.
Siti meminta agar adanya sebuah contoh konkret yang bisa diperlihatkan kepada masyarakat."Showcase, center excellence, persemaian permanen, dan contoh-contoh kerja lapangan harus dibangun di seluruh wilayah regional," ungkap Siti melalui siaran pers, Minggu (25/12/2022).
Siti mengatakan, pada rencana operasional FOLU Net Sink 2030 telah diatur secara detail program dan kegiatan mitigasi, rencana operasional secara spasial, penanggungjawab kegiatan, kebutuhan SDM, sarana dan prasarana, penganggaran, dan tata waktu pelaksanaannya secara nasional periode 2022-2030.
Rencana operasional tingkat nasional telah juga telah dilakukan pendetailan di tingkat subnasional pada 12 provinsi di Pulau Sumatera dan Kalimantan pada Tahun Anggaran 2022 yang melibatkan stakeholder di tingkat provinsi dan kabupaten dengan asistensi oleh akademisi FOReTIKA dan KLHK.
Pada tahun anggaran 2023, lanjut Siti, direncanakan penyelesaian penyusunan rencana kerja subnasional tersebut akan dilakukan secara menyeluruh pada 22 provinsi berikutnya di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
"Rencana kerja yang telah disusun pada 12 provinsi harus ditindaklanjuti dengan kerja nyata dalam pencapaian targetnya dengan kolaborasi seluruh stakeholder terutama berkenaan dengan SDM, sarana prasarana, anggaran, dan pasar," katanya.
Siti meminta seluruh jajaran KLHK untuk dapat membangun program atau kegiatan yang secara terukur dapat diimplementasikan di tingkat tapak pada 12 provinsi yang telah menyusun rencana kerja subnasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
Dia melanjutkan, kerja nyata selama ini yang telah dilakukan harus bisa dicatat sebagai eviden secara akuntabel dengan Measurement, Reporting, and Verification (MRV) yang dapat diimplementasikan di tingkat tapak.
"Sehingga upaya nyata tersebut dapat dilakukan penilaian karbonnya dalam rangka pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC)," ujarnya.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda