Jadi Klaster Covid, Secapa TNI AD Disarankan Buat Kurikulum Belajar Online
Sabtu, 11 Juli 2020 - 19:28 WIB
Namun demikian, politikus PKS ini lebih menyarankan untuk menggunakan opsi kedua karena lebih aman. Dia menilai, kasus positif di Secapa ini signifikan menambah angka positif Covid di Jawa Barat sehingga menempati urutan pertama saat itu di Indonesia. (Baca juga: Kunjungi Secapa, KSAD Minta Seluruh Siswa Optimistis Sembuh dari Covid-19)
“Opsi kedua adalah paling aman Namun harus disiapkan semua pemenuhan hak hak belajar siswa Secapa. Jadi harus diambil solusi dan pemerintah harus tegas mengeluarkan kebijakan tentang kegiatan belajar mengajar untuk semua lembaga pendidikan,” tegasnya.
Terpisah, Juru Bicara (Jubir) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto mengatakan, lonjakan drastis kasus Covid-19 kemarin karena berasal dari klaster Secapa. “Saya sudah pernah sampaikan di preskon. Lonjakan drastis hanya karena klaster Secapa,” kata Yuri.
Terkait perlunya kebijakan pembelajaran khusus di Secapa, Direktur Jenderal (Dirjen) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan itu menyerahkan kebijakan tersebut kepada institusi setempat yang memiliki kewenangan dan pertimbangan masing-masing. “Untuk sistem daring silakan saja, apalagi TNI-Polri ada institusi kesehatannya yang bisa memberikan pertimbangan ke pimpinannya,” katanya.
“Opsi kedua adalah paling aman Namun harus disiapkan semua pemenuhan hak hak belajar siswa Secapa. Jadi harus diambil solusi dan pemerintah harus tegas mengeluarkan kebijakan tentang kegiatan belajar mengajar untuk semua lembaga pendidikan,” tegasnya.
Terpisah, Juru Bicara (Jubir) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto mengatakan, lonjakan drastis kasus Covid-19 kemarin karena berasal dari klaster Secapa. “Saya sudah pernah sampaikan di preskon. Lonjakan drastis hanya karena klaster Secapa,” kata Yuri.
Terkait perlunya kebijakan pembelajaran khusus di Secapa, Direktur Jenderal (Dirjen) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan itu menyerahkan kebijakan tersebut kepada institusi setempat yang memiliki kewenangan dan pertimbangan masing-masing. “Untuk sistem daring silakan saja, apalagi TNI-Polri ada institusi kesehatannya yang bisa memberikan pertimbangan ke pimpinannya,” katanya.
(cip)
Lihat Juga :