Cegah Liberalisasi BUMN lewat Penguatan Pengawasan Negara
Sabtu, 11 Juli 2020 - 17:38 WIB
Isu mengenai polemik tentang penunjukkan komisaris BUMN dari unsur pemerintah mengemuka belakangan ini. Foto/Ilustrasi/Istimewa
JAKARTA - Isu mengenai polemik tentang penunjukkan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari unsur pemerintah mengemuka belakangan ini.
Ketua Umum Masyarakat Pemerhati Pangan (Mappan) Indonesia Wignyo Prasetyo mensinyalir ada usaha terstruktur melepaskan pengawasan pemerintah terhadap BUMN oleh pihak-pihak tertentu dengan memakai isu tersebut.
"Resistensi penempatan personel dari unsur pemerintah di tubuh BUMN ini begitu kuat. Kita juga harus cermat, sepertinya ada usaha terstruktur melepaskan pengawasan pemerintah terhadap instrumen negara seperti BUMN," tutur Wignyo dalam siaran persnya Sabtu 11 Juli 2020.
Menurut dia, upaya tersebut juga sebagian dari pelemahan peran negara dalam menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ketua Umum Masyarakat Pemerhati Pangan (Mappan) Indonesia Wignyo Prasetyo mensinyalir ada usaha terstruktur melepaskan pengawasan pemerintah terhadap BUMN oleh pihak-pihak tertentu dengan memakai isu tersebut.
"Resistensi penempatan personel dari unsur pemerintah di tubuh BUMN ini begitu kuat. Kita juga harus cermat, sepertinya ada usaha terstruktur melepaskan pengawasan pemerintah terhadap instrumen negara seperti BUMN," tutur Wignyo dalam siaran persnya Sabtu 11 Juli 2020.
Menurut dia, upaya tersebut juga sebagian dari pelemahan peran negara dalam menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Lihat Juga :