Kemhan Tegaskan Tak Bakal Copot Pangkat Letkol Tituler Deddy Corbuzier
Jum'at, 16 Desember 2022 - 14:36 WIB
Deddy Corbuzier menerima pangkat Letkol Tituler dari Menhan Prabowo Subianto. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) memastikan tidak akan mencabut pangkat Letnan Kolonel (Letkol) Tituler Deddy Corbuzier . Dasar hukum pemberian pangkat tersebut sudah cukup kuat.
Juru Bicara Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, keputusan tersebut sudah final dengan dasar hukum sera argumentasi yang jelas dan kuat. "Keputusan ini sudah final tentunya. Dasar hukumnya kuat, argumentasinya juga jelas dan kuat," kata Dahnil, Kamis (15/12/2022).
Dahnil menjelaskan, sektor pertahanan membutuhkan kontribusi Deddy Corbuzier. Kemhan meminta publik agar memberi kesempatan bagi Deddy membuktikan kemampuannya.
"Dalam hal ini (sektor) pertahanan membutuhkan kontribusi Deddy. Mari kita berikan kesempatan kepada Deddy untuk melakukan pembuktian bahwa dia pantas, lalu bisa berkontribusi bagi bangsa serta negara. Lalu, bisa mengamplifikasi isu-isu pertahanan sehingga pesannya sampai ke masyarakat," sambungnya.
Pangkat Letkol Tituler yang diterima Deddy Corbuzier memang menuai polemik. Bahkan Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid pun meminta TNI menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat ihwal pemberian pangkat kehormatan kepada Deddy Corbuzier tersebut.
Ini wajib dilakukan TNI, kata Meutya, lantaran pangkat tituler yang kini resmi disandang Deddy menjadi sorotan masyarakat. "Pada perinsipnya memang tidak ada masalah, silakan saja. Tapi kepada publik perlu dijelaskan supaya kontroversinya tidak panjang seperti sekarang," kata Meutya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa 13 Desember 2022.
Legislator Golkar itu memandang penjelasan itu sangat penting supaya jelas tugas yang diemban Deddy Corbuzeir. Selain itu, perlu dijelaskan juga apakah pangkat tituler ini bisa didapatkan oleh orang lain. "Karena kan tidak menutup kemungkinan kalau sudah dibuka bisa ada warga negara lain yang ditunjuk, sehingga kriterianya jelas dan transparan. Seperti apa yang bisa diundang oleh TNI untuk menjadi salah satu anggotanya dari luar?” kata Meutya.
"Makanya itu, yang harus dikomunikasikan ke publik apa tugasnya sebagai perantara komunikasi? Kita juga belum tahu, sehingga nanti orang-orang yang berminat mendapatkan posisi dengan gelar yang sama bisa mempersiapkan posisinya juga," sambungnya.
Juru Bicara Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, keputusan tersebut sudah final dengan dasar hukum sera argumentasi yang jelas dan kuat. "Keputusan ini sudah final tentunya. Dasar hukumnya kuat, argumentasinya juga jelas dan kuat," kata Dahnil, Kamis (15/12/2022).
Dahnil menjelaskan, sektor pertahanan membutuhkan kontribusi Deddy Corbuzier. Kemhan meminta publik agar memberi kesempatan bagi Deddy membuktikan kemampuannya.
"Dalam hal ini (sektor) pertahanan membutuhkan kontribusi Deddy. Mari kita berikan kesempatan kepada Deddy untuk melakukan pembuktian bahwa dia pantas, lalu bisa berkontribusi bagi bangsa serta negara. Lalu, bisa mengamplifikasi isu-isu pertahanan sehingga pesannya sampai ke masyarakat," sambungnya.
Baca Juga
Pangkat Letkol Tituler yang diterima Deddy Corbuzier memang menuai polemik. Bahkan Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid pun meminta TNI menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat ihwal pemberian pangkat kehormatan kepada Deddy Corbuzier tersebut.
Ini wajib dilakukan TNI, kata Meutya, lantaran pangkat tituler yang kini resmi disandang Deddy menjadi sorotan masyarakat. "Pada perinsipnya memang tidak ada masalah, silakan saja. Tapi kepada publik perlu dijelaskan supaya kontroversinya tidak panjang seperti sekarang," kata Meutya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa 13 Desember 2022.
Legislator Golkar itu memandang penjelasan itu sangat penting supaya jelas tugas yang diemban Deddy Corbuzeir. Selain itu, perlu dijelaskan juga apakah pangkat tituler ini bisa didapatkan oleh orang lain. "Karena kan tidak menutup kemungkinan kalau sudah dibuka bisa ada warga negara lain yang ditunjuk, sehingga kriterianya jelas dan transparan. Seperti apa yang bisa diundang oleh TNI untuk menjadi salah satu anggotanya dari luar?” kata Meutya.
"Makanya itu, yang harus dikomunikasikan ke publik apa tugasnya sebagai perantara komunikasi? Kita juga belum tahu, sehingga nanti orang-orang yang berminat mendapatkan posisi dengan gelar yang sama bisa mempersiapkan posisinya juga," sambungnya.
(cip)
tulis komentar anda