Rencana Pembelian 8 Unit Osprey untuk Jawab Tuntutan Kebutuhan Alutsista

Dia mengatakan, Komando Operasi TNI Angkatan Udara (Koopsau) di Papua tidak memiliki helikopter. "Apalagi kita bicara ini sudah sekelas bukan lagi Lanud, bukan lagi Pangkosek, ini sudah Pangkoopsau, Pangkoopsau otomatis harus seimbang dong dengan ketersediaan alutsista sesuai dengan standar organisasi yang dikembangkan oleh Panglima TNI," ujar legislator asal daerah pemilihan Papua ini. (Baca juga: Nomor 1 di ASEAN, Militer Indonesia Harus Kuat dan Modern)

Akan tetapi, kata dia, kenyataannya saat ini Koopsau maupun Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) terbentuk dimana-mana. "Itu dari segi sarana prasarana pun terbatas apalagi menjawab pemenuhan alutsista, masih jauh sekali dari harapan kita," katanya.

Indonesia, kata Yan, merupakan negara kepulauan yang sangat luas. Sehingga, paling efektif menggunakan pesawat, dan helikopter untuk jarak dekat sekaligus untuk melakukan manuver dalam memantau situasi dan keamanan. Dia menambahkan, helikopter juga dibutuhkan untuk mengidentifikasi gerakan terorisme maupun separatisme. (Baca juga: Komisi I DPR Tak Persoalkan Rencana Pembelian 8 Unit Osprey dari Amerika)

"Contohnya saja di Papua, di Papua itu helikopter yang layak dipakai Kodam aja enggak ada sama sekali. Padahal ini wilayahnya memang sangat krusial sekali dari gangguan ancaman keamanan tetapi helikopter yang dimiliki Kodam saja enggak ada, yang dimiliki malah ada helikopter satgas yang di Timika, itu angkatan darat punya dua unit. Lain daripada itu enggak ada," imbuhnya.

Dia pun mengingatkan belum lama ini helikopter milik angkatan darat jatuh di Nduga, Papua. "Sampai sekarang enggak ada lagi stok yang ditambahkan ke Papua untuk beroperasi. Nah ini belum kita bicara soal di Poso, di Aceh, dan lain-lain daerah-daerah yang rawan misalnya, tapi kita juga bicara soal patroli rutin kapal perang dilengkapi dengan helikopter dan lain-lain untuk bisa memonitor wilayah perairan laut kita, itu sangat minim sekali," tuturnya.