Komisi VI DPR Kecewa Mendag Zulkifli Hasan Kembali Tunda Raker
Rabu, 14 Desember 2022 - 20:45 WIB
Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Sitorus. FOTO/DOK.DPR
JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Sitorus menyayangkan rapat kerja Komisinya dengan Kementerian Perdagangan ( Kemendag ) kembali tertunda pada Rabu (14/12/2022) hari ini. Padahal rapat paripurna penutupan masa sidang DPR dijadwalkan besok, sementara hingga kini belum ada kejelasan tentang penyerapan anggaran serta kesiapan barang jelang liburan Natal Tahun Baru (Nataru).
"Besok sudah penutupan masa sidang, tapi rapat terakhir ditunda tanpa kejelasan dari Kementerian Perdagangan," kata Deddy dalam keterangan pers, Rabu (14/12/2022).
Menurut Deddy, dua kali rapat dengan Kemendag yang sudah diagendakan dalam kurun waktu sebulan terakhir dibatalkan tanpa kejelasan. Seharusnya sebagai penutup tahun dan memasuki libur Nataru, Komisi VI melakukan Rapat Kerja untuk evaluasi penyerapan anggaran dan kesiapan komoditas pangan serta bahan penting lainnya.
Baca juga: Harga Daging Ayam di Ritel Modern Rp32.000 per Kg, Mendag Zulhas: Terlalu Murah
Deddy melihat masa ini adalah saat yang krusial. Komisi VI ingin memastikan anggaran terserap dan pemerintah telah bersiap dalam ketersediaan serta pengendalian harga barang pokok penting bagi rakyat.
"Akan tetapi, kali ini Komisi VI tidak bisa melaksanakan kedua agenda penting tersebut karena sikap Menteri Perdagangan yang cenderung memutus komunikasi dan secara sepihak membatalkan rapat," kata legislator dari Dapil Kalimantan Utara ini.
Selama pemerintahan Jokowi, menurut Deddy, baru kali ini Mendag berperilaku tidak kooperatif. Sebelumnya tidak pernah ada masalah dalam komunikasi atau kerja sama antara Komisi IV DPR dengan Mendag. "Yang ini beda. Seharusnya sebagai orang politik dan mantan legislator, Mendag paham tugas konstitusional dan pentingnya kemitraan yang saling menghormati satu sama lain," imbuh politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Atas situasi ini, Deddy meminta kepada Presiden Jokowi mengingatkan para pembantunya yang tidak melaksanakan kewajiban dengan sungguh-sungguh dan berniat baik. "Saya berharap agar Presiden mengingatkan Menteri Perdagangan tentang pentingnya hubungan harmonis antara Kementerian dengan mitranya di DPR," kata Deddy.
"Besok sudah penutupan masa sidang, tapi rapat terakhir ditunda tanpa kejelasan dari Kementerian Perdagangan," kata Deddy dalam keterangan pers, Rabu (14/12/2022).
Menurut Deddy, dua kali rapat dengan Kemendag yang sudah diagendakan dalam kurun waktu sebulan terakhir dibatalkan tanpa kejelasan. Seharusnya sebagai penutup tahun dan memasuki libur Nataru, Komisi VI melakukan Rapat Kerja untuk evaluasi penyerapan anggaran dan kesiapan komoditas pangan serta bahan penting lainnya.
Baca juga: Harga Daging Ayam di Ritel Modern Rp32.000 per Kg, Mendag Zulhas: Terlalu Murah
Deddy melihat masa ini adalah saat yang krusial. Komisi VI ingin memastikan anggaran terserap dan pemerintah telah bersiap dalam ketersediaan serta pengendalian harga barang pokok penting bagi rakyat.
"Akan tetapi, kali ini Komisi VI tidak bisa melaksanakan kedua agenda penting tersebut karena sikap Menteri Perdagangan yang cenderung memutus komunikasi dan secara sepihak membatalkan rapat," kata legislator dari Dapil Kalimantan Utara ini.
Selama pemerintahan Jokowi, menurut Deddy, baru kali ini Mendag berperilaku tidak kooperatif. Sebelumnya tidak pernah ada masalah dalam komunikasi atau kerja sama antara Komisi IV DPR dengan Mendag. "Yang ini beda. Seharusnya sebagai orang politik dan mantan legislator, Mendag paham tugas konstitusional dan pentingnya kemitraan yang saling menghormati satu sama lain," imbuh politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Atas situasi ini, Deddy meminta kepada Presiden Jokowi mengingatkan para pembantunya yang tidak melaksanakan kewajiban dengan sungguh-sungguh dan berniat baik. "Saya berharap agar Presiden mengingatkan Menteri Perdagangan tentang pentingnya hubungan harmonis antara Kementerian dengan mitranya di DPR," kata Deddy.
(abd)
tulis komentar anda