Rumuskan Kebijakan Pembangunan, BRIN Ajak Para Pemred Media Berdialog

“Rekomendasi kebijakan yang telah disusun diserahkan kepada pihak terkait sebagai bahan pengambilan keputusan oleh pemerintah dan ini sifatnya tidak dapat dipublikasikan kepada publik, karena ini masih dalam proses pengambilan kebijakan,” lanjutnya.

Pengambilan kebijakan ini ditegaskan Handoko, sudah menjadi kewajiban pemerintah termasuk BRIN. Kebijakan yang diambil tidak semata-mata bertujuan memuaskan semua pihak, namun lebih kepada mempertimbangkan kepentingan bangsa dalam jangka panjang.

Handoko menyebutkan mekanisme penyusunan kebijakan yang dilakukan BRIN adalah melalui diskusi dengan pihak pemangku kepentingan baik di lingkungan Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah. Pemangku kepentingan untuk tingkat Kementerian/Lembaga sebanyak 84, namun utamanya terdiri dari 34 Kementerian/Lembaga.

Sedangkan untuk tingkat pemerintah daerah melibatkan 514 pemerintah kota/pemerintah kabupaten ditambah dengan 34 pemerintah provinsi. “Dari hasil diskusi tersebut, BRIN memberikan rekomendasi kepada Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah yang sifatnya tertutup mengingat hal ini masih dalam proses pengambilan keputusan,” tegasnya.

Dalam diskusi dengan Pemred kali ini, juga dibahas masih kurangnya informasi terkait hasil penelitian yang dilakukan BRIN kepada masyarakat. Banyak penelitian yang belum diketahui oleh masyarakat, padahal pemerintah melalui BRIN telah melakukan berbagai macam riset yang sebenarnya bermanfaat bagi masyarakat.