Demokrat Tegaskan Isu Perpanjangan Jabatan Bentuk Pengkhianatan Demokrasi
Jum'at, 09 Desember 2022 - 12:09 WIB
Syarif menegaskan, tidak ada hubungannya antara kepuasan rakyat dengan upaya untuk melanggar konstitusi negara. "Hak demokrasi Rakyat yang harus kita patuhi," pungkas Syarif Hasan.
Sementara itu, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyebutkan, patut diduga pernyataan Bamsoet adalah bentuk dukungan pada perpanjangan masa jabatan Presiden atau Jokowi 3 periode.
"Jika demikian adanya, tentu Ini kita sayangkan. Ini menjadi pembegalan demokrasi dan penghianatan reformasi. Pernyataan Bamsoet terkait Pilkada serentak 2024 dengan berbagai argumentasi yang disampaikan lebih pas dan relevan jika disampaikan pada 2020 atau 2021 yang lalu," ungkap Kamhar Lakumani.
Baca juga: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Akan Lahirkan Otoriterianisme
Ia mengungkapkan pada saat itu sebenarnya di Komisi II DPR seluruh kelompok fraksi berpandangan untuk tetap dilaksanakan Pilkada pada 2022 dan 2023, namun pemerintah yang meminta agar Pilkada serentak dilaksanakan pada 2024.
Sementara itu, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyebutkan, patut diduga pernyataan Bamsoet adalah bentuk dukungan pada perpanjangan masa jabatan Presiden atau Jokowi 3 periode.
"Jika demikian adanya, tentu Ini kita sayangkan. Ini menjadi pembegalan demokrasi dan penghianatan reformasi. Pernyataan Bamsoet terkait Pilkada serentak 2024 dengan berbagai argumentasi yang disampaikan lebih pas dan relevan jika disampaikan pada 2020 atau 2021 yang lalu," ungkap Kamhar Lakumani.
Baca juga: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Akan Lahirkan Otoriterianisme
Ia mengungkapkan pada saat itu sebenarnya di Komisi II DPR seluruh kelompok fraksi berpandangan untuk tetap dilaksanakan Pilkada pada 2022 dan 2023, namun pemerintah yang meminta agar Pilkada serentak dilaksanakan pada 2024.
Lihat Juga :