Bamsoet Buka Wacana Pemerintahan Jokowi Dilanjutkan, PKS: Jangan Mengada-ngada
Jum'at, 09 Desember 2022 - 10:43 WIB
Juru Bicara DPP PKS Ahmad Mabruri meminta elite negara tidak bermain-main dengan isu perpanjangan masa jabatan presiden. FOTO/DOK.SINDOnews
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) meminta elite negara tidak bermain-main dengan isu perpanjangan masa jabatan presiden . Dinamika politik yang terjadi saat ini adalah proses alamiah menjelang Pemilu 2024.
Hal ini disampaikan Juru Bicara DPP PKS Ahmad Mabruri menanggapi pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo yang menyebutkan kepuasan masyarakat atas pemerintahan Jokowi cukup tinggi, sehingga kepemimpinannya perlu dilanjutkan. Menurut Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, penyelenggaraan Pemilu 2024 perlu dihitung karena bisa memanaskan suhu politik dari sebelum hingga sesudahnya.
"Dari sejak dulu yang namanya jelang Pemilu ya pasti akan hangat cenderung panas. Kalau adem ayem aja malah aneh," kata Ahmad Mabruri ketika dikonfirmasi MNC Portal, Jumat (9/12/2022).
Baca juga: Kepuasaan Publik Tembus 73,2%, Jokowi Catatkan Sejarah Baru Demokrasi Indonesia
Berbagai rangkaian upaya partai politik dan capres dalam mendapatkan simpati masyarakat merupakan hal yang wajar di tengah akan dimulainya tahun politik. "Yang penting asal sesuai dengan konstitusi ya dijalankan. Toh UU Pemilu juga sudah lama diketok dan semua juga tahu pilkada akan serentak November 2024, Pileg dan Pilpres bareng pada Februari 2024," katanya.
Mabruri justru heran dengan elite koalisi pemerintahan yang saat ini tengah berkuasa masih menyampaikan pernyataan-pernyataan untuk mewacanakan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi. Padahal sesuai Konstitusi, jabatan Presiden dibatasi maksimal hanya dua periode.
"Yang tidak boleh itu kalau melanggar konstitusi. Atau mengubah peraturan dengan alasan pandemi Covid-19. Jangan ngada-ngada mau perpanjang masa jabatan atau nambah jadi 3 periode. Wacana itu sudah closed," katanya.
Baca juga: Survei Poltracking: Kepuasan Publik terhadap Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Tembus 73,2%
Untuk diketahui, dalam rilis survei Poltracking Indonesia secara virtual, Kamis (8/12/2022), Ketua MPR Bambang Soesatyo menyebutkan 73,2% responden puas dengan kinerja Jokowi-Ma'ruf Amin menunjukkan ada korelasi angka tersebut dengan keinginan masyarakat kembali dipimpin Jokowi.
"Pertanyaan pentingnya bagi saya bukan soal puas atau tidak puasnya publik tapi apakah ini berkorelasi dengan keinginan publik untuk terus Presiden Jokowi ini memimpin kita semua. Saya sendiri ingin tahu keinginan publik yang sesungguhnya ini apa. Apakah kepuasan ini ada korelasinya dengan keinginan masyarakat beliau tetap memimpin kita dalam masa transisi ini," kata Bambang Soesatyo.
Lihat Juga: Ketua Umum Parpol Diminta Patuhi Pesan Prabowo Agar Menterinya di Kabinet Tak Main Proyek APBN
Hal ini disampaikan Juru Bicara DPP PKS Ahmad Mabruri menanggapi pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo yang menyebutkan kepuasan masyarakat atas pemerintahan Jokowi cukup tinggi, sehingga kepemimpinannya perlu dilanjutkan. Menurut Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, penyelenggaraan Pemilu 2024 perlu dihitung karena bisa memanaskan suhu politik dari sebelum hingga sesudahnya.
"Dari sejak dulu yang namanya jelang Pemilu ya pasti akan hangat cenderung panas. Kalau adem ayem aja malah aneh," kata Ahmad Mabruri ketika dikonfirmasi MNC Portal, Jumat (9/12/2022).
Baca juga: Kepuasaan Publik Tembus 73,2%, Jokowi Catatkan Sejarah Baru Demokrasi Indonesia
Berbagai rangkaian upaya partai politik dan capres dalam mendapatkan simpati masyarakat merupakan hal yang wajar di tengah akan dimulainya tahun politik. "Yang penting asal sesuai dengan konstitusi ya dijalankan. Toh UU Pemilu juga sudah lama diketok dan semua juga tahu pilkada akan serentak November 2024, Pileg dan Pilpres bareng pada Februari 2024," katanya.
Mabruri justru heran dengan elite koalisi pemerintahan yang saat ini tengah berkuasa masih menyampaikan pernyataan-pernyataan untuk mewacanakan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi. Padahal sesuai Konstitusi, jabatan Presiden dibatasi maksimal hanya dua periode.
"Yang tidak boleh itu kalau melanggar konstitusi. Atau mengubah peraturan dengan alasan pandemi Covid-19. Jangan ngada-ngada mau perpanjang masa jabatan atau nambah jadi 3 periode. Wacana itu sudah closed," katanya.
Baca juga: Survei Poltracking: Kepuasan Publik terhadap Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Tembus 73,2%
Untuk diketahui, dalam rilis survei Poltracking Indonesia secara virtual, Kamis (8/12/2022), Ketua MPR Bambang Soesatyo menyebutkan 73,2% responden puas dengan kinerja Jokowi-Ma'ruf Amin menunjukkan ada korelasi angka tersebut dengan keinginan masyarakat kembali dipimpin Jokowi.
"Pertanyaan pentingnya bagi saya bukan soal puas atau tidak puasnya publik tapi apakah ini berkorelasi dengan keinginan publik untuk terus Presiden Jokowi ini memimpin kita semua. Saya sendiri ingin tahu keinginan publik yang sesungguhnya ini apa. Apakah kepuasan ini ada korelasinya dengan keinginan masyarakat beliau tetap memimpin kita dalam masa transisi ini," kata Bambang Soesatyo.
Lihat Juga: Ketua Umum Parpol Diminta Patuhi Pesan Prabowo Agar Menterinya di Kabinet Tak Main Proyek APBN
(abd)
tulis komentar anda