5 Rekomendasi Munas HIPKA untuk Pemerintah
Kamis, 08 Desember 2022 - 18:34 WIB
Ketum BPP Hipka Terpilih Periode 2022-2027 Kamrussamad (kiri) menggelar konferensi pers mengenai hasil Munas Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) di Jakarta, Kamis (8/12/2022). FOTO/MPI/YULIANTO
JAKARTA - Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha KAHMI (Munas KAHMI) 2022 menghasilkan lima rekomendasi untuk pemerintah dalam menjaga ekonomi nasional ke depan. Salah satunya meminta pemerintah melibatkan seluas-luasnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.
Anggota Steering Committee Munas HIPKA 2022, Ato' Ismail menyatakan rekomendasi tersebut merupakan usulan dari para peserta munas. "Agar pemerintah dapat mengoptimalkan peran dan menyelesaikan persoalan di bidang ekonomi," katanya, Kamis (8/12/2022).
Baca juga: Kamrussamad Terpilih Jadi Ketum HIPKA Periode 2022-2027
Berikut ini lima rekomendasi Munas HIPKA 2022:
1. Penguasaan sumber daya alam jangan hanya diberikan kepada segelintir konglomerat namun harus diberikan kepada banyak pengusaha pribumi dan pengusaha menengah serta pengusaha HIPKA, sehingga terjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Kemandirian ekonomi nasional setidaknya dapat memenuhi sendiri kebutuhan nasional sandang, papan, dan energi serta sembako. Dalam pelaksanaannya harus melibatkan banyak pengusaha pribumi, HIPKA, dan UMKM.
3. Program rumah subsidi terus dilakukan dengan perbaikan agar lebih baik pelaksanaannya.
- Harga rumah subsidi agar disesuaikan karena terjadi kenaikan harga bahan bangunan serta adanya kenaikan UMP.
Anggota Steering Committee Munas HIPKA 2022, Ato' Ismail menyatakan rekomendasi tersebut merupakan usulan dari para peserta munas. "Agar pemerintah dapat mengoptimalkan peran dan menyelesaikan persoalan di bidang ekonomi," katanya, Kamis (8/12/2022).
Baca juga: Kamrussamad Terpilih Jadi Ketum HIPKA Periode 2022-2027
Berikut ini lima rekomendasi Munas HIPKA 2022:
1. Penguasaan sumber daya alam jangan hanya diberikan kepada segelintir konglomerat namun harus diberikan kepada banyak pengusaha pribumi dan pengusaha menengah serta pengusaha HIPKA, sehingga terjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Kemandirian ekonomi nasional setidaknya dapat memenuhi sendiri kebutuhan nasional sandang, papan, dan energi serta sembako. Dalam pelaksanaannya harus melibatkan banyak pengusaha pribumi, HIPKA, dan UMKM.
3. Program rumah subsidi terus dilakukan dengan perbaikan agar lebih baik pelaksanaannya.
- Harga rumah subsidi agar disesuaikan karena terjadi kenaikan harga bahan bangunan serta adanya kenaikan UMP.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda