Jelang Tutup Anggaran, Mendagri Minta Pemda Tingkatkan Realisasi APBD
Selasa, 06 Desember 2022 - 17:41 WIB
Mendagri Tito Karnavian saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (5/12/2022). FOTO/IST
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) meningkatkan realisasi APBD . Menjelang tutup tahun anggaran 2022, peningkatan realisasi anggaran utamanya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk mengendalikan inflasi.
Hal ini disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (5/12/2022). Rapat dihadiri secara daring oleh gubernur, bupati/wali kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam rakor tersebut, Tito mengapresiasi Pemda yang realisasi pendapatan di atas 85%. Dirinya juga meminta Pemda yang pendapatannya masih di bawah angka tersebut untuk meningkatkan kinerja. Apresiasi juga diberikan kepada Pemda yang berhasil mencatatkan angka realisasi belanja yang cukup tinggi. Bagi yang realisasi belanjanya rendah agar meningkatkan kinerja.
"Kemudian untuk realisasi belanja, tingkat nasional sudah 79,1%, artinya gabungan antara pusat dan daerah, tapi di daerah, kalau di pusat sudah tinggi-tinggi semua, Kemendagri sudah mencapai 88%, target 99%," kata Mendagri dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/12/2022).
Tito juga menyoroti realisasi anggaran belanja tidak terduga (BTT) yang merupakan salah satu instrumen pengendalian inflasi. Anggaran BTT bisa digunakan untuk pemberian subsidi transportasi atau penanganan masalah lainnya sesuai yang dihadapi masing-masing daerah. Namun, berdasarkan data yang dikantongi Mendagri, dari total BTT provinsi dan kabupaten/kota sebanyak Rp22 triliun, baru Rp7,7 triliun yang telah direalisasikan.
"Artinya masih cukup banyak, masih lebih kurang Rp14 triliun lebih yang dana BTT-nya belum dipakai oleh daerah-daerah," katanya.
Karena itu, Mendagri meminta Pemda memanfaatkan BTT untuk membantu perekonomian masyarakat, terutama dalam mengendalikan inflasi. Ia mengakui beberapa daerah telah memanfaatkan anggaran BTT ini dengan maksimal. Namun sayangnya, tak sedikit pula Pemda yang belum memanfaatkan anggaran tersebut.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) per 2 Desember 2022, persentase realisasi pendapatan beragam. Di tingkat provinsi, lima Pemda dengan pendapatan tertinggi yakni Kalimantan Timur 105,98%, Kepulauan Bangka Belitung 98,75%, Kepulauan Riau 98,73%, Sulawesi Tengah 97,77%, dan Jawa Timur 96,67%. Sedangkan lima provinsi dengan pendapatan terendah yakni Sulawesi Utara 66,83%, Kalimantan Selatan 70,45%, Papua 70,66%, Maluku Utara 72,54%, dan DKI Jakarta 75,56%.
Kemudian lima kabupaten dengan pendapatan tertinggi yakni Mimika 116,38%, Bojonegoro 116,22%, Tanah Laut 115,14%, Sumbawa Barat 105,79%, dan Mahakam Ulu 103,76%. Sedangkan lima kabupaten dengan pendapatan rendah, yaitu Halmahera Tengah 56,64%, Kepulauan Sula 57,23%, Bangka Selatan 58,65%, Ende 58,89%, dan Pulau Taliabu 60,47%.
Hal ini disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (5/12/2022). Rapat dihadiri secara daring oleh gubernur, bupati/wali kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam rakor tersebut, Tito mengapresiasi Pemda yang realisasi pendapatan di atas 85%. Dirinya juga meminta Pemda yang pendapatannya masih di bawah angka tersebut untuk meningkatkan kinerja. Apresiasi juga diberikan kepada Pemda yang berhasil mencatatkan angka realisasi belanja yang cukup tinggi. Bagi yang realisasi belanjanya rendah agar meningkatkan kinerja.
"Kemudian untuk realisasi belanja, tingkat nasional sudah 79,1%, artinya gabungan antara pusat dan daerah, tapi di daerah, kalau di pusat sudah tinggi-tinggi semua, Kemendagri sudah mencapai 88%, target 99%," kata Mendagri dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/12/2022).
Tito juga menyoroti realisasi anggaran belanja tidak terduga (BTT) yang merupakan salah satu instrumen pengendalian inflasi. Anggaran BTT bisa digunakan untuk pemberian subsidi transportasi atau penanganan masalah lainnya sesuai yang dihadapi masing-masing daerah. Namun, berdasarkan data yang dikantongi Mendagri, dari total BTT provinsi dan kabupaten/kota sebanyak Rp22 triliun, baru Rp7,7 triliun yang telah direalisasikan.
"Artinya masih cukup banyak, masih lebih kurang Rp14 triliun lebih yang dana BTT-nya belum dipakai oleh daerah-daerah," katanya.
Karena itu, Mendagri meminta Pemda memanfaatkan BTT untuk membantu perekonomian masyarakat, terutama dalam mengendalikan inflasi. Ia mengakui beberapa daerah telah memanfaatkan anggaran BTT ini dengan maksimal. Namun sayangnya, tak sedikit pula Pemda yang belum memanfaatkan anggaran tersebut.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) per 2 Desember 2022, persentase realisasi pendapatan beragam. Di tingkat provinsi, lima Pemda dengan pendapatan tertinggi yakni Kalimantan Timur 105,98%, Kepulauan Bangka Belitung 98,75%, Kepulauan Riau 98,73%, Sulawesi Tengah 97,77%, dan Jawa Timur 96,67%. Sedangkan lima provinsi dengan pendapatan terendah yakni Sulawesi Utara 66,83%, Kalimantan Selatan 70,45%, Papua 70,66%, Maluku Utara 72,54%, dan DKI Jakarta 75,56%.
Kemudian lima kabupaten dengan pendapatan tertinggi yakni Mimika 116,38%, Bojonegoro 116,22%, Tanah Laut 115,14%, Sumbawa Barat 105,79%, dan Mahakam Ulu 103,76%. Sedangkan lima kabupaten dengan pendapatan rendah, yaitu Halmahera Tengah 56,64%, Kepulauan Sula 57,23%, Bangka Selatan 58,65%, Ende 58,89%, dan Pulau Taliabu 60,47%.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda