Kejagung Terus Raih Kepercayaan Publik, Pakar Hukum: Itu Hal Wajar

JAKARTA - Kepercayaan publik yang terus diraih Kejaksaan Agung (Kejagung) di bawah kepemimpinan ST Burhanudin dinilai wajar. Diketahui, Kejagung terus mendapatkan tingkat kepercayaan publik yang tinggi.

Bahkan, tingkat kepercayaan publik meningkat 77,4% dibandingkan survei sebelumnya 75,3% berdasarkan hasil survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia. Pakar Hukum dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar berpendapat bahwa sangat wajar bagi kejaksaan untuk memperoleh kepercayaan publik yang tinggi.

Karena Kejagung merupakan lembaga penuntutan yang sebelum adanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi satu-satunya di Indonesia. “Ya wajar saja, kejaksaan adalah lembaga penuntutan yang sebelum ada KPK menjadi satu-satunya di Indonesia, walaupun KPK juga penuntutnya Jaksa yang diperbantukan,” ujar Fickar, Senin (28/11/2022).

Fickar menuturkan, ketika para Jaksa itu menyadari kedudukannya dalam penegakan hukum pidana di Indonesia dan tidak melakukan pemerasan ataupun menjual kewenangan menuntutnya maka di situlah titik pentingnya.

Hal itulah yang menjadikan kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum paling dipercaya.



“Ya, ketika para Jaksa menyadari kedudukannya dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, tidak memeras dan tidak menjual kewenangan menuntutnya, maka Kejaksaan akan menjadi lembaga penegakan hukum yang memiliki trust (dipercaya publik) yang tinggi. Selamat untuk Kejaksaan,” ujar Fickar.

Sebelumnya, hasil Survei Indikator Politik yang disampaikan oleh Burhanudin menyebutkan, bahwa Kejaksaan Agung dalam beberapa bulan terakhir terus menempati trust paling tinggi di mata publik, terutama dibanding dengan lembaga penegak hukum seperti Pengadilan, Polri dan KPK.

Survei yang dilakukan secara nasional dalam rentan 30 Oktober sampai 5 November 2022 itu dilakukan dengan metode wawancara tatap muka terhadap 1.220 responden.

Hasil survei menyebutkan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai lembaga paling dipercaya dengan tingkat kepercayaan sebesar 92,9%. Posisi selanjutnya adalah Presiden dengan tingkat kepercayaan 88,4%.

Posisi ketiga dan keempat ada Mahkamah Agung (MA) dengan tingkat kepercayaan 80,4% dan Mahkamah Konstitusi 79,6%. Kemudian Kejaksaan Agung dengan tingkat kepercayaan publik 77,5% dan Pengadilan dengan 76,8%.