Pemuda Muhammadiyah Ungkap Sejumlah Desas-Desus Terkait Reshuffle Kabinet
Rabu, 08 Juli 2020 - 06:51 WIB
Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Razikin menyatakan, bahwa persoalan reshuffle kabinet itu merupakan hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Foto/SINDOnews
JAKARTA - Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Razikin menyatakan, persoalan reshuffle kabinet itu merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, hak tersebut setiap saat Presiden dapat menggunakannya, tentu saja didasari dengan penilaian subjektif Presiden, karena Presiden lah yang memahami betul kinerja para pembantunya.
"Mengenai adanya desas-desus reshuffle, itu hal wajar, karena tidak sedikit orang atau kelompok yang berkepentingan dengan adanya reshuffle," kata Razikin saat dihubungi SINDOnews, Rabu (8/7/2020). (Baca juga: Mensesneg Pratikno Dinilai Ingin Amputasi Skenario Reshuffle)
"Kita tahu sekarang ada partai politik di luar partai koalisi Pemerintah bermanuver mengincar kursi Menteri, ada kelompok relawan Pak Jokowi pada Pilpres juga sedang mengintip peluang masuk kabinet," imbuh dia.
Sebaliknya, menurut Razikin, semua pihak juga berharap Presiden Jokowi harus kuat ketika berhadapan dengan kepungan intervensi koalisi partai baik yang mendorong dilakukan reshuffle maupun yang tidak. (Baca juga: Jokowi Ancam Ganti Menteri, Pratikno: Kinerja Kabinet Membaik Ngapain di-Reshuflle)
Menurut dia, intervensi-intervensi tersebut terkadang membuat Presiden mengalami kesulitan mengevaluasi dan mengawasi kinerja menteri yang berakibat pada buruknya pelaksanaan program Pemerintah.
Lebih lanjut Razikin mengatakan, persoalan tersebut dalam skala makro, merupakan persoalan bawaan sistem Presidensil terutama dengan fragmentasi sistem kepartaian. Akibatnya adalah terjadi immobilsme ditingkat eksekutif.
Di tengah situasi ini, sambung dia, semua pihak berharap Prasiden Jokowi dapat tampil secara lebih otentik yang mencerminkan strong national leadership, untuk mengambil langkah-langkah progresif dalam meningkatkan kinerja para menterinya. Sehingga secara psikologis para menteri dapat bekerja tanpa dibayang-bayangi dengan isu reshuffle.
"Penjelasan tersebut intinya, saya tidak ingin terjebak pada pada isu adanya reshuffle atau tidak, karena itu hak Presiden. Jikapun harus ada reshuffle, itu dilakukan semata-mata dalam kerangka peningkatan kinerja, bukan karena tukar-tambah secara politik," ujarnya.
"Mengenai adanya desas-desus reshuffle, itu hal wajar, karena tidak sedikit orang atau kelompok yang berkepentingan dengan adanya reshuffle," kata Razikin saat dihubungi SINDOnews, Rabu (8/7/2020). (Baca juga: Mensesneg Pratikno Dinilai Ingin Amputasi Skenario Reshuffle)
"Kita tahu sekarang ada partai politik di luar partai koalisi Pemerintah bermanuver mengincar kursi Menteri, ada kelompok relawan Pak Jokowi pada Pilpres juga sedang mengintip peluang masuk kabinet," imbuh dia.
Sebaliknya, menurut Razikin, semua pihak juga berharap Presiden Jokowi harus kuat ketika berhadapan dengan kepungan intervensi koalisi partai baik yang mendorong dilakukan reshuffle maupun yang tidak. (Baca juga: Jokowi Ancam Ganti Menteri, Pratikno: Kinerja Kabinet Membaik Ngapain di-Reshuflle)
Menurut dia, intervensi-intervensi tersebut terkadang membuat Presiden mengalami kesulitan mengevaluasi dan mengawasi kinerja menteri yang berakibat pada buruknya pelaksanaan program Pemerintah.
Lebih lanjut Razikin mengatakan, persoalan tersebut dalam skala makro, merupakan persoalan bawaan sistem Presidensil terutama dengan fragmentasi sistem kepartaian. Akibatnya adalah terjadi immobilsme ditingkat eksekutif.
Di tengah situasi ini, sambung dia, semua pihak berharap Prasiden Jokowi dapat tampil secara lebih otentik yang mencerminkan strong national leadership, untuk mengambil langkah-langkah progresif dalam meningkatkan kinerja para menterinya. Sehingga secara psikologis para menteri dapat bekerja tanpa dibayang-bayangi dengan isu reshuffle.
"Penjelasan tersebut intinya, saya tidak ingin terjebak pada pada isu adanya reshuffle atau tidak, karena itu hak Presiden. Jikapun harus ada reshuffle, itu dilakukan semata-mata dalam kerangka peningkatan kinerja, bukan karena tukar-tambah secara politik," ujarnya.
(maf)
tulis komentar anda