Kemendagri: PP Nomor 19/2022 Perjelas Perbedaan Dekonsentrasi Atributif dan Delegatif
Selasa, 01 November 2022 - 08:14 WIB
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal menyebut ada perbedaan antara dekonsentrasi atributif dengan delegatif. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal menyebut ada perbedaan antara dekonsentrasi atributif dengan delegatif.
Hal itu disampaikan Safrizal dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) sosialisasi pelaksanaan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Baca juga: Kemendagri Minta Pemda Tak Ragu Gunakan APBD untuk Kendalikan Inflasi
"Dekonsentrasi dibagi menjadi dua yaitu, dekonsentrasi kepada gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) dan delegatif," ujarnya di Jakarta, Senin (31/10/2022).
Safrizal menjelaskan dekonsentrasi GWPP merupakan amanat langsung UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang bersifat mandatori dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari tugas wewenang GWPP.
Di mana saat ini, kata Safrizal, telah diidentifikasi 46 tugas dan wewenang GWPP yang dilimpahkan oleh Presiden. "Dekonsentrasi bersifat atributif tidak boleh ditolak oleh Satker yang ditunjuk menerima dekonsentrasi karena akan menyalahi konstitusi," ucapnya.
Sementara itu, dekonsentrasi delegatif merupakan pelimpahan Kementerian dan Lembaga (K/L) yang diberikan sesuai urusan pemerintahan di mana masing-masing K/L bertindak selaku binwas teknis melalui instrumen Norma, Standard, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan.
Hal itu disampaikan Safrizal dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) sosialisasi pelaksanaan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Baca juga: Kemendagri Minta Pemda Tak Ragu Gunakan APBD untuk Kendalikan Inflasi
"Dekonsentrasi dibagi menjadi dua yaitu, dekonsentrasi kepada gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) dan delegatif," ujarnya di Jakarta, Senin (31/10/2022).
Safrizal menjelaskan dekonsentrasi GWPP merupakan amanat langsung UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang bersifat mandatori dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari tugas wewenang GWPP.
Di mana saat ini, kata Safrizal, telah diidentifikasi 46 tugas dan wewenang GWPP yang dilimpahkan oleh Presiden. "Dekonsentrasi bersifat atributif tidak boleh ditolak oleh Satker yang ditunjuk menerima dekonsentrasi karena akan menyalahi konstitusi," ucapnya.
Sementara itu, dekonsentrasi delegatif merupakan pelimpahan Kementerian dan Lembaga (K/L) yang diberikan sesuai urusan pemerintahan di mana masing-masing K/L bertindak selaku binwas teknis melalui instrumen Norma, Standard, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan.
Lihat Juga :