Perkuat Komunikasi Antaragama, Ketum PKB Kukuhkan BERANI Jadi Banom Baru
Senin, 31 Oktober 2022 - 18:18 WIB
Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar resmi mengukuhkan Badan Persaudaran Antar Iman (BERANI) sebagai badan otonom (Banom) PKB. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar resmi mengukuhkan Badan Persaudaran Antar Iman (BERANI) sebagai badan otonom (Banom) Partai Kebangkitan Bangsa. BERANI diharapkan menjadi jembatan komunikasi antar penganut keyakinan di Indonesia sehingga meminimalkan potensi perpecahan bangsa.
“Tingginya loyalitas umat beragama di Indonesia harus menjadi modal besar bagi terciptanya harmoni bangsa. Keikutsertaan elemen masyarakat termasuk BERANI dalam mempromosikan komunikasi antar penganut keyakinan akan meminimalkan potensi kesalahpahaman dan perpecahan karena keyakinan,” katanya, saat memberikan sambutan pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) BERANI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (31/10/2022).
Dia menjelaskan, agama dan keyakinan sebagai pondasi kehidupan bernegara relatif kokoh dan teruji selama puluhan tahun. Namun, saat ini pondasi kehidupan bangsa tersebut menghadapi tantangan perubahan jaman dalam bentuk radikalisme, hingga pola hidup pragmatis. “Tantangan ini harus dihadapi secara sungguh-sungguh sehingga agama dan keyakinan sebagai modal besar dalam kehidupan berbangsa tetap terjaga,” ujarnya.
Baca Juga: Sikapi Teror, PKB Ajak Umat Beragama Perkuat Tali Persaudaraan
Wakil Ketua DPR ini mengungkapkan, setidaknya ada tiga tantangan besar yang mengancam harmonisasi kehidupan umat beragama di Indonesia. Pertama, menurunnya semangat nasionalisme seiring kian tipisnya batas lintas negara akibat kemajuan teknologi.
“Tantangan ini harus dihadapi secara serius dengan menguatkan semangat nasionalisme dalam mengelola bangsa kita. Tantangan ini bisa diatasi dengan membangun kesadaran sosial. Berbagai program yang membangun semanagat persatuan dan nasionalisme bisa dijalankan melalui pendidikan, kultur dan budaya,” tegas Muhaimin.
Tantangan kedua, kata dia, adalah munculnya hambatan kebebasan beragama baik dari sisi produk legislasi maupun ancaman horizontal yang muncul dari dalam maupun luar negeri. Situasi ini membutuhkan langkah konkret baik legislatif dan eksekutif. Tapi, peran masyarakat juga cukup penting dalam memecahkan tantangan kedua ini.
“BERANI harus menjadi lembaga advokasi untuk memastikan kebebasan beragama dan menjalankan keyakinan. Baik melalui review legislasi maupun advokasi memberikan perlindungan langsung bagi warga negara yang terancam kebebasan beragamanya,” ucapnya.
Tantangan ketiga, bangsa Indonesia yang terdiri dari agama dan keyakinan memiliki ketaatan dan loyalitas tinggi bagi agama dan keyakinan masing-masing. Sisi positifnya hal itu bisa jadi pondasi kehidupan bermasyarakat, negatifnya bisa saling curiga antar keyakinan. “BERANI harus menjadi penyangga antar keimanan. Kecurigaan dan perbedaan antara pemeluk keyakinan menjadi modal kemajuan bukan hambatan kemajuan,” katanya. kiswondari
“Tingginya loyalitas umat beragama di Indonesia harus menjadi modal besar bagi terciptanya harmoni bangsa. Keikutsertaan elemen masyarakat termasuk BERANI dalam mempromosikan komunikasi antar penganut keyakinan akan meminimalkan potensi kesalahpahaman dan perpecahan karena keyakinan,” katanya, saat memberikan sambutan pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) BERANI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (31/10/2022).
Dia menjelaskan, agama dan keyakinan sebagai pondasi kehidupan bernegara relatif kokoh dan teruji selama puluhan tahun. Namun, saat ini pondasi kehidupan bangsa tersebut menghadapi tantangan perubahan jaman dalam bentuk radikalisme, hingga pola hidup pragmatis. “Tantangan ini harus dihadapi secara sungguh-sungguh sehingga agama dan keyakinan sebagai modal besar dalam kehidupan berbangsa tetap terjaga,” ujarnya.
Baca Juga: Sikapi Teror, PKB Ajak Umat Beragama Perkuat Tali Persaudaraan
Wakil Ketua DPR ini mengungkapkan, setidaknya ada tiga tantangan besar yang mengancam harmonisasi kehidupan umat beragama di Indonesia. Pertama, menurunnya semangat nasionalisme seiring kian tipisnya batas lintas negara akibat kemajuan teknologi.
“Tantangan ini harus dihadapi secara serius dengan menguatkan semangat nasionalisme dalam mengelola bangsa kita. Tantangan ini bisa diatasi dengan membangun kesadaran sosial. Berbagai program yang membangun semanagat persatuan dan nasionalisme bisa dijalankan melalui pendidikan, kultur dan budaya,” tegas Muhaimin.
Tantangan kedua, kata dia, adalah munculnya hambatan kebebasan beragama baik dari sisi produk legislasi maupun ancaman horizontal yang muncul dari dalam maupun luar negeri. Situasi ini membutuhkan langkah konkret baik legislatif dan eksekutif. Tapi, peran masyarakat juga cukup penting dalam memecahkan tantangan kedua ini.
“BERANI harus menjadi lembaga advokasi untuk memastikan kebebasan beragama dan menjalankan keyakinan. Baik melalui review legislasi maupun advokasi memberikan perlindungan langsung bagi warga negara yang terancam kebebasan beragamanya,” ucapnya.
Tantangan ketiga, bangsa Indonesia yang terdiri dari agama dan keyakinan memiliki ketaatan dan loyalitas tinggi bagi agama dan keyakinan masing-masing. Sisi positifnya hal itu bisa jadi pondasi kehidupan bermasyarakat, negatifnya bisa saling curiga antar keyakinan. “BERANI harus menjadi penyangga antar keimanan. Kecurigaan dan perbedaan antara pemeluk keyakinan menjadi modal kemajuan bukan hambatan kemajuan,” katanya. kiswondari
(cip)
tulis komentar anda