Pemda Diminta Tingkatkan Realisasi APBD dan Aktifkan Satgas Pangan
Senin, 24 Oktober 2022 - 17:40 WIB
Mendagri Tito Karnavian memimpin Rakor Pengendalian Inflasi di Daerah yang berlangsung secara virtual dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (24/10/2022). FOTO/IST
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah meningkatkan realisasi APBD dan mengaktifkan Satgas Pangan untuk mengendalikan inflasi. Pemda, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, harus bergerak bersama dalam menghadapi inflasi .
"Kita satu perahu, mengutamakan pendampingan kepada daerah agar tidak ragu-ragu untuk menggunakan instrumen keuangan yang ada, APBD terutama. Di samping mengaktifkan Satgas Pangan maupun Tim Pengendali Inflasi Daerah masing-masing," kata Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi di Daerah yang berlangsung secara virtual dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (24/10/2022).
Mendagri mendorong pemda bergerak bersama dalam menghadapi inflasi. Sebab, besaran inflasi secara nasional merupakan penjumlahan dari angka inflasi yang terjadi seluruh Pemda. Jika Pemda dapat bergerak bersama, maka inflasi secara nasional dapat dikendalikan.
"Kalau semua daerah bisa mengendalikan inflasi daerah masing-masing, maka secara nasional nanti akan jauh lebih mudah untuk dikendalikan. Itulah tujuan kita untuk rapat mingguan ini," katanya.
Mendagri menjelaskan, inflasi merupakan salah satu isu global yang menjadi perhatian seluruh dunia. Inflasi saat ini, salah satunya, sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Beberapa negara di dunia mengalaminya, seperti Laos sebesar 34%, Sri Lanka 69,8%, Turki sebesar 83%, hingga Lebanon yang inflasinya mencapai 162%. "Nah ini kita (Indonesia) pada posisi yang relatif masih landai 5,95%," katanya.
Faktor lain yang menyebabkan inflasi adalah perang Rusia dan Ukraina. Menurut Mendagri, perang tersebut bukanlah perang kecil karena berdampak pada percaturan politik, ekonomi, dan keuangan dunia. Sebab, Rusia merupakan salah satu pengekspor minyak dan gandum terbesar di dunia.
"Perang ini menimbulkan gangguan terhadap pasokan energi, rantai pasok energi dunia dan juga rantai pasok pangan dunia, yang berimbas kemudian kepada situasi ekonomi dunia, dan berimbas lagi pada keadaan keuangan. Banyak negara yang menahan pangannya masing-masing untuk kepentingan rakyatnya," katanya.
Sementara itu, Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan, kementerian/lembaga bersama Pemda perlu memantau berbagai faktor yang membuat inflasi. Pemantauan ini khususnya terhadap komoditas-komoditas yang menyebabkan inflasi tinggi, seperti beras, bensin, sewa/kontrak rumah, tarif listrik, dan lain-lainnya. "Energi menjadi catatan penting," ujarnya.
Di sisi lain, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, dalam mengendalikan inflasi daerah pihaknya telah melakukan berbagai upaya. Langkah itu di antaranya membangun keseimbangan dari hulu hingga hilir pangan melalui penetapan harga acuan pembelian atau penjualan bahan makanan pokok, bazar pangan murah dan operasi pasar, hingga penguatan sarana dan prasarana penyimpanan pangan. Berbagai kegiatan tersebut dilakukan Bapanas dengan melakukan koordinasi dan sinergi bersama K/L terkait.
"Kita satu perahu, mengutamakan pendampingan kepada daerah agar tidak ragu-ragu untuk menggunakan instrumen keuangan yang ada, APBD terutama. Di samping mengaktifkan Satgas Pangan maupun Tim Pengendali Inflasi Daerah masing-masing," kata Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi di Daerah yang berlangsung secara virtual dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (24/10/2022).
Mendagri mendorong pemda bergerak bersama dalam menghadapi inflasi. Sebab, besaran inflasi secara nasional merupakan penjumlahan dari angka inflasi yang terjadi seluruh Pemda. Jika Pemda dapat bergerak bersama, maka inflasi secara nasional dapat dikendalikan.
"Kalau semua daerah bisa mengendalikan inflasi daerah masing-masing, maka secara nasional nanti akan jauh lebih mudah untuk dikendalikan. Itulah tujuan kita untuk rapat mingguan ini," katanya.
Mendagri menjelaskan, inflasi merupakan salah satu isu global yang menjadi perhatian seluruh dunia. Inflasi saat ini, salah satunya, sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Beberapa negara di dunia mengalaminya, seperti Laos sebesar 34%, Sri Lanka 69,8%, Turki sebesar 83%, hingga Lebanon yang inflasinya mencapai 162%. "Nah ini kita (Indonesia) pada posisi yang relatif masih landai 5,95%," katanya.
Faktor lain yang menyebabkan inflasi adalah perang Rusia dan Ukraina. Menurut Mendagri, perang tersebut bukanlah perang kecil karena berdampak pada percaturan politik, ekonomi, dan keuangan dunia. Sebab, Rusia merupakan salah satu pengekspor minyak dan gandum terbesar di dunia.
"Perang ini menimbulkan gangguan terhadap pasokan energi, rantai pasok energi dunia dan juga rantai pasok pangan dunia, yang berimbas kemudian kepada situasi ekonomi dunia, dan berimbas lagi pada keadaan keuangan. Banyak negara yang menahan pangannya masing-masing untuk kepentingan rakyatnya," katanya.
Sementara itu, Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan, kementerian/lembaga bersama Pemda perlu memantau berbagai faktor yang membuat inflasi. Pemantauan ini khususnya terhadap komoditas-komoditas yang menyebabkan inflasi tinggi, seperti beras, bensin, sewa/kontrak rumah, tarif listrik, dan lain-lainnya. "Energi menjadi catatan penting," ujarnya.
Di sisi lain, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, dalam mengendalikan inflasi daerah pihaknya telah melakukan berbagai upaya. Langkah itu di antaranya membangun keseimbangan dari hulu hingga hilir pangan melalui penetapan harga acuan pembelian atau penjualan bahan makanan pokok, bazar pangan murah dan operasi pasar, hingga penguatan sarana dan prasarana penyimpanan pangan. Berbagai kegiatan tersebut dilakukan Bapanas dengan melakukan koordinasi dan sinergi bersama K/L terkait.
(abd)
tulis komentar anda