Pemerintah Tolak Usul AS soal Muslim Uyghur, PKS Ingatkan Kemanusiaan Lebih Utama
Selasa, 18 Oktober 2022 - 08:36 WIB
“Sudah jelas terjadi tindakan kekerasan, diskriminatif, pelanggaran HAM serta kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya yang dilakukan pemerintah China terhadap minoritas Uyghur di Xinjiang berdasarkan laporan Dewan HAM PBB. Maka, Indonesia sebagai negara yang memiliki amanat tentang penghapusan penjajahan, penegakan HAM dan sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia seharusnya memperjuangkan nasib muslim Uyghur," tegas Sukamta.
Ia berharap Pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bersikap tegas atas pelanggaran HAM yang terjadi di sana.
Meskipun Indonesia memiliki kerja sama investasi dengan perusahaan-perusahaan China. Sukamta melihat sudah seharusnya Pemerintah Indonesia memperjuangkan penegakan HAM sesuai dengan amanah pendiri bangsa.
Sebagaimana diketahui, sebuah laporan Dewan HAM PBB pada akhir Agustus 2022 menyimpulkan bahwa orang-orang Uyghur dan orang-orang dari kelompok muslim lainnya di Xinjiang telah dirampas hak-hak dasar mereka dari 2017 hingga 2019 dan kemungkinan masih terus berlanjut hingga saat ini.
Qatar, Indonesia, Uni Emirat Arab dan Pakistan menjadi negara-negara mayoritas muslim dan mitra dagang investasi China yang menolak resolusi debat terkait masalah Uyghur Xinjiang China.
Ia berharap Pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bersikap tegas atas pelanggaran HAM yang terjadi di sana.
Meskipun Indonesia memiliki kerja sama investasi dengan perusahaan-perusahaan China. Sukamta melihat sudah seharusnya Pemerintah Indonesia memperjuangkan penegakan HAM sesuai dengan amanah pendiri bangsa.
Sebagaimana diketahui, sebuah laporan Dewan HAM PBB pada akhir Agustus 2022 menyimpulkan bahwa orang-orang Uyghur dan orang-orang dari kelompok muslim lainnya di Xinjiang telah dirampas hak-hak dasar mereka dari 2017 hingga 2019 dan kemungkinan masih terus berlanjut hingga saat ini.
Qatar, Indonesia, Uni Emirat Arab dan Pakistan menjadi negara-negara mayoritas muslim dan mitra dagang investasi China yang menolak resolusi debat terkait masalah Uyghur Xinjiang China.
(muh)
Lihat Juga :