Intervensi Parpol dalam Reshuffle akan Mereduksi Kekuasaan Jokowi

Pangi mengatakan, apa yang terjadi dari kemarahan Jokowi kemarin hanya bagian dari kausalitas akibat presiden salah menempatkan pembantunya di samping presiden juga tidak menjalankan hak prerogatif secara maksimal. Kondisi ini menurutnya, makin diperparah karena tidak menempatkan menteri berdasarkan basis 'the right man on the right place' yang sesuai kapasitas dan keahliannya.

"Problemnya, siapa yang menilai kinerja menteri? Institusi resmi yang independen yang mana? Seperti evaluasi kementerian dilakukan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)," tutur dia.

Pagi mempertanyakan, apakah Jokowi menilai sendiri kinerja menterinya berdasarkan bisikan inner circle orang kepercayaan atau presiden menilai memakai dukun atas kinerja menterinya.

”Bagaimana mengukur kinerja menteri? berbasiskan apa? Ini yang buat kita pusing pala barbie," Apakah menteri yang selalu tampil menguasai panggung depan media mainstream? populis, kan ada juga tuh menteri enggak mau terkenal, enggak mau bising di ruang publik cuma punya progres berkinerja bagus, dalam hasil survei nampak bagus dan populer di mata rakyat, namun realitas kinerjanya tidak beririsan dengan popularitasnya, nah standarnya menteri berkinerja bagus itu seperti apa?" imbuhnya.

Pangi menambahkan, jika mengharuskan reshuffle, maka Jokowi sebaiknya tidak hanya sebatas memenuhi representasi partai, ormas, profesional, tim sukses dan relawan, namun benar-benar mewujudkan kabinet ahli, menteri ahli di bidangnya.