Bersiap Menghadapi Pertumbuhan Ekonomi Minus
Senin, 06 Juli 2020 - 07:00 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani meyakini defisit yang besar itu akan bisa membantu pemerintah melakukan belanja lebih luas untuk merespons dampak pandemi korona. Ilustrasi/SINDOnews
SEJUMLAH lembaga internasional memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini bakal terkontraksi cukup dalam. Kondisi ini tak lain akibat masih belum meredanya pandemi virus korona (Covid-19) yang hingga Minggu (5/7), total telah menginfeksi 63,749 orang di seluruh Tanah Air.
Kendati sejumlah fasilitas publik, bisnis, dan pariwisata sudah mulai dibuka dengan pembatasan pengunjung, hal itu diperkirakan belum cukup untuk mengungkit roda perekonomian secara umum. Di sektor ritel misalnya. Para pengelola tenant di pusat perbelanjaan di Jakarta mengeluhkan masih belum adanya penjualan signifikan. Kendati Pemrov DKI Jakarta sudah membuka mal sejak pekan kedua Juni lalu, di beberapa lokasi masih sepi.
Itu baru di industri ritel yang secara kasatmata bisa dilihat pergerakannya. Sektor ini menjadi indikasi bagaimana sektor konsumsi yang selama ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi selalu di atas 50% terhadap total produk domestik bruto (PDB). Di antara sejumlah lembaga yang merilis proyeksi terbaru pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini, hanya Bank Dunia yang sepertinya cukup optimistis. Lembaga berbasis di Washington DC, Amerika Serikat ini memperkirakan Indonesia stagnan 0%. Sementara institusi global lainnya seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Pembangunan Asia (ADB), Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) melihat outlook pertumbuhan ekonomi dalam negeri lebih suram.
IMF dalam proyeksi terbarunya memperkirakan pertumbuhan di 2020 di angka -0,3%, OECD di kisaran -3,9 hingga -2,8% dan ADB -1%. Sementara pemerintah sendiri mempunyai hitungan proyeksi pertumbuhan sepanjang tahun ini terkontraksi -0,4 hingga 1%.
Para pelaku usaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga pesimistis dengan prospek ekonomi tahun ini. Mereka memperkirakan di kuartal II/2020 perekonomian akan tumbang alias -4 sampai -6%. Rendahnya angka pertumbuhan ini menurut Kadin adalah karena penyerapan anggaran belanja di berbagai sektor yang seret.
Kondisi ini, kata Ketua Umum Kadin Rosan P Roeslani, jika tidak segera diatasi akan membuat tekanan terhadap pemulihan ekonomi terutama sektor kesehatan dan jejaring pengamanan sosial, sehingga perekonomian secara lebih umum akan lebih berat. Lalu, bagaimana kesiapan pemerintah menghadapi risiko terburuk jika skenario pertumbuhan minus? Pasalnya, ada sejumlah dampak yang harus diterima sebagai konsekuensi apabila pergerakan ekonomi terkontraksi. Dari sisi pengelolaan keuangan negara, ini juga akan berpengaruh pada sisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang terpaksa diubah.
Melalui Perpres No. 72/2020 yang diundangkan Kamis (25/6) lalu, secara resmi pendapatan negara dikoreksi menjadi Rp1.699,9 triliun, turun Rp60,8 triliun dibandingkan proyeksi sebelumnya Rp1.760,9 triliun. Adapun pos belanja negara di masa pandemi ini membengkak jadi Rp2.739,1 triliun, sehingga dibutuhkan pembiayaan anggaran Rp1.039,2 triliun atau 6,34% PDB.
Dengan defisit yang sedemikian besar itu, sebelumnya hanya di bawah 3%, tentu akan berimbas pada kebutuhan pencarian sumber-sumber pembiayaan, baik melalui surat utang maupun instrumen lainnya. Kendati demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani meyakini defisit yang besar itu akan bisa membantu pemerintah melakukan belanja lebih luas untuk merespons dampak pandemi korona.
Dengan skema-skema yang sudah dirancang pemerintah untuk penanganan Covid-19, kita berharap semua sektor bisa mendapat porsi yang berkeadilan, agar ekonomi kembali bergairah. Namun, harus diingat bahwa pandemi belum berakhir. Jangan sampai hanya karena fokus mengembalikan ekonomi, sektor kesehatan malah keteteran karena grafik pandemi masih meninggi.
Kendati sejumlah fasilitas publik, bisnis, dan pariwisata sudah mulai dibuka dengan pembatasan pengunjung, hal itu diperkirakan belum cukup untuk mengungkit roda perekonomian secara umum. Di sektor ritel misalnya. Para pengelola tenant di pusat perbelanjaan di Jakarta mengeluhkan masih belum adanya penjualan signifikan. Kendati Pemrov DKI Jakarta sudah membuka mal sejak pekan kedua Juni lalu, di beberapa lokasi masih sepi.
Itu baru di industri ritel yang secara kasatmata bisa dilihat pergerakannya. Sektor ini menjadi indikasi bagaimana sektor konsumsi yang selama ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi selalu di atas 50% terhadap total produk domestik bruto (PDB). Di antara sejumlah lembaga yang merilis proyeksi terbaru pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini, hanya Bank Dunia yang sepertinya cukup optimistis. Lembaga berbasis di Washington DC, Amerika Serikat ini memperkirakan Indonesia stagnan 0%. Sementara institusi global lainnya seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Pembangunan Asia (ADB), Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) melihat outlook pertumbuhan ekonomi dalam negeri lebih suram.
IMF dalam proyeksi terbarunya memperkirakan pertumbuhan di 2020 di angka -0,3%, OECD di kisaran -3,9 hingga -2,8% dan ADB -1%. Sementara pemerintah sendiri mempunyai hitungan proyeksi pertumbuhan sepanjang tahun ini terkontraksi -0,4 hingga 1%.
Para pelaku usaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga pesimistis dengan prospek ekonomi tahun ini. Mereka memperkirakan di kuartal II/2020 perekonomian akan tumbang alias -4 sampai -6%. Rendahnya angka pertumbuhan ini menurut Kadin adalah karena penyerapan anggaran belanja di berbagai sektor yang seret.
Kondisi ini, kata Ketua Umum Kadin Rosan P Roeslani, jika tidak segera diatasi akan membuat tekanan terhadap pemulihan ekonomi terutama sektor kesehatan dan jejaring pengamanan sosial, sehingga perekonomian secara lebih umum akan lebih berat. Lalu, bagaimana kesiapan pemerintah menghadapi risiko terburuk jika skenario pertumbuhan minus? Pasalnya, ada sejumlah dampak yang harus diterima sebagai konsekuensi apabila pergerakan ekonomi terkontraksi. Dari sisi pengelolaan keuangan negara, ini juga akan berpengaruh pada sisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang terpaksa diubah.
Melalui Perpres No. 72/2020 yang diundangkan Kamis (25/6) lalu, secara resmi pendapatan negara dikoreksi menjadi Rp1.699,9 triliun, turun Rp60,8 triliun dibandingkan proyeksi sebelumnya Rp1.760,9 triliun. Adapun pos belanja negara di masa pandemi ini membengkak jadi Rp2.739,1 triliun, sehingga dibutuhkan pembiayaan anggaran Rp1.039,2 triliun atau 6,34% PDB.
Dengan defisit yang sedemikian besar itu, sebelumnya hanya di bawah 3%, tentu akan berimbas pada kebutuhan pencarian sumber-sumber pembiayaan, baik melalui surat utang maupun instrumen lainnya. Kendati demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani meyakini defisit yang besar itu akan bisa membantu pemerintah melakukan belanja lebih luas untuk merespons dampak pandemi korona.
Dengan skema-skema yang sudah dirancang pemerintah untuk penanganan Covid-19, kita berharap semua sektor bisa mendapat porsi yang berkeadilan, agar ekonomi kembali bergairah. Namun, harus diingat bahwa pandemi belum berakhir. Jangan sampai hanya karena fokus mengembalikan ekonomi, sektor kesehatan malah keteteran karena grafik pandemi masih meninggi.
(ras)
tulis komentar anda