PPHN untuk Tantangan Riil akibat Perubahan Zaman

Bambang Soesatyo

Ketua MPR RI, Kandidat Doktor Ilmu Hukum Unpad,Dosen Tetap Hukum Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Terbuka



KETAHANAN pangan, percepatan tersedianya energi terbarukan, digitalisasi pada sejumlah aspek kehidupan, pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) hingga penguatan program penelitian dan pengembangan menjadi tantangan riil pembangunan nasional era terkini dan di masa depan. Pokok-Pokok Halauan Negara (PPHN) mendorong pemerintah dan semua elemen bangsa bersepakat memprioritaskan respons negara-bangsa terhadap semua tantangan riil itu.

Baca berita menarik lainnya di e-paper koran-sindo.com

Ragam tantangan riil itu mengemuka seturut perubahan zaman. Sebagai buah dari perubahan, semua tantangan itu tak terelakkan sehingga mendorong semua elemen negara-bangsa beradaptasi. Respons dan penyikapan terhadap ragam tantangan baru itu harus konsisten dan berkelanjutan. Karena itulah negara-bangsa butuh PPHN sebagai penunjuk arah pembangunan nasional.

Dalam konteks mewujudkan kemampuan negara-bangsa untuk terus beradaptasi dengan perubahan zaman, PPHN praktis menjadi keniscayaan. Idealnya PPHN dipahami sebagai pijakan politik negara-bangsa mewujudkan kesejahteraan warga bangsa di tengah perubahan zaman. Sebab, dengan selalu berpijak pada PPHN, negara dimampukan untuk melaksanakan kewajibannya mewujudkan kesejahteraan.

Agar negara dapat mewujudkan kesejahteraan segenap warganya, politik pembangunan harus selalu mengacu pada politik kesejahteraan itu, siapa pun pemimpin atau presidennya.

Sebab kepatuhan pada PPHN-lah yang akan memastikan kemampuan negara-bangsa beradaptasi dengan perubahan zaman yang nyatanya telah menghadirkan ragam tantangan baru itu. PPHN pula yang akan mewajibkan setiap pemerintahan, baik pusat maupun daerah, untuk selalu fokus dan berorientasi pada upaya menjawab semua tantangan riil itu.