Survei Charta Politika: Ganjar Bisa Dongkrak Elektoral PDIP
Kamis, 22 September 2022 - 17:17 WIB
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo berpotensi mendongkrak elektoral PDIP di Pemilu 2024 jika partai berlogo banteng itu mengusungnya menjadi calon presiden. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo berpotensi mendongkrak elektoral PDIP di Pemilu 2024 jika partai berlogo banteng itu mengusungnya menjadi calon presiden (capres).
Di sisi lain, Ketua DPR Puan Maharani dinilai malah berpotensi menjadi beban elektoral PDIP apabila diusung menjadi Capres 2024.
Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia (CPI) Yunarto Wijaya, usai memaparkan survei Kondisi Sosial Politik dan Peta Elektoral Pasca Kenaikan Harga BBM.
Yunarto mengatakan, keuntungan elektoral tersebut tidak akan didapat jika PDIP mengusung Puan menjadi capres. Yunarto menyebut elektabilitas Puan masih berada di angka 2 persen, sehingga berpotensi menjadi beban elektoral PDIP pada Pemilu 2024.
"Mbak Puan ada di angka sekitar 2 persen, artinya sosok capres ini yang seharusnya logikanya dalam Pemilu serentak bisa menjadi dongkrak elektoral, ini berpotensi menjadi beban elektoral," tuturnya.
Namun demikian, Yunarto menjelaskan bahwa partai tidak hanya menggunakan hasil survei sebagai pertimbangan dalam memilih capres yang akan diusung. Yunarto menilai, hal itu merupakan bagian dari kompleksitas keputusan partai.
"Tapi balik lagi kompleksitas dari pengambilan keputusan partai kan tidak hanya melihat apa yang ada di dalam hasil survei," katanya.
Sebagai informasi, pada rilis survei Charta Politika Indonesia simulasi tiga nama, Ganjar berada di puncak elektabilitas dengan raihan 37,5 persen. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang mendapat 30,5 persen dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan 25,2 persen.
Sementara dalam simulasi 10 nama, Ganjar juga berada di puncak elektablitas dengan memperoleh dukungan dari 31,3 persen responden. Kemudian pada simulasi 27 nama, Ganjar mendapat 28,5 persen.
Adapun survei tersebut dilakukan secara tatap muka pada 6-13 September 2022. Para responden merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah memiliki hak pilih dalam Pemilu, yakni WNI berusia minimal 17 tahun.
Responden dipilih melalui metode Multistage Random Sampling sebanyak total 1.220 responden. Margin of error survei ini sebesar 2,82 persen dengan quality control dari 20 persen responden.
Di sisi lain, Ketua DPR Puan Maharani dinilai malah berpotensi menjadi beban elektoral PDIP apabila diusung menjadi Capres 2024.
Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia (CPI) Yunarto Wijaya, usai memaparkan survei Kondisi Sosial Politik dan Peta Elektoral Pasca Kenaikan Harga BBM.
Yunarto mengatakan, keuntungan elektoral tersebut tidak akan didapat jika PDIP mengusung Puan menjadi capres. Yunarto menyebut elektabilitas Puan masih berada di angka 2 persen, sehingga berpotensi menjadi beban elektoral PDIP pada Pemilu 2024.
"Mbak Puan ada di angka sekitar 2 persen, artinya sosok capres ini yang seharusnya logikanya dalam Pemilu serentak bisa menjadi dongkrak elektoral, ini berpotensi menjadi beban elektoral," tuturnya.
Namun demikian, Yunarto menjelaskan bahwa partai tidak hanya menggunakan hasil survei sebagai pertimbangan dalam memilih capres yang akan diusung. Yunarto menilai, hal itu merupakan bagian dari kompleksitas keputusan partai.
"Tapi balik lagi kompleksitas dari pengambilan keputusan partai kan tidak hanya melihat apa yang ada di dalam hasil survei," katanya.
Sebagai informasi, pada rilis survei Charta Politika Indonesia simulasi tiga nama, Ganjar berada di puncak elektabilitas dengan raihan 37,5 persen. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang mendapat 30,5 persen dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan 25,2 persen.
Sementara dalam simulasi 10 nama, Ganjar juga berada di puncak elektablitas dengan memperoleh dukungan dari 31,3 persen responden. Kemudian pada simulasi 27 nama, Ganjar mendapat 28,5 persen.
Adapun survei tersebut dilakukan secara tatap muka pada 6-13 September 2022. Para responden merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah memiliki hak pilih dalam Pemilu, yakni WNI berusia minimal 17 tahun.
Responden dipilih melalui metode Multistage Random Sampling sebanyak total 1.220 responden. Margin of error survei ini sebesar 2,82 persen dengan quality control dari 20 persen responden.
(maf)
tulis komentar anda