Tekan Perdagangan Orang, Mahfud MD Minta Polri-BP2MI Perkuat Kerja Sama
Selasa, 20 September 2022 - 14:31 WIB
Mahfud MD meminta Polri dan BP2MI memperkuat kerja sama untuk menekan angka tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Foto/ist
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta Polri memperkuat kerja sama dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk menekan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO. Hal ini disampaikan Mahfud saat memimpin rapat lintas lembaga di Kantor Kemenko Polhukam, Senin (19/9/2022).
"Untuk menekan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO, saya meminta kepolisian perkuat kerja sama dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)," kata Mahfud.
Menurut Mahfud, kasus TPPO sudah sejak lama terjadi dan dalam praktiknya melibatkan berbagai pihak, baik aparat penegak hukum, imigrasi, hingga permainan di tingkat daerah.
“Ini bukan soal polisi saja, tapi ada soal keimigrasian terutama, pengadilan, kejaksaan, ada catatan sipil, ada pemerintah daerah, ada bekingan oknum, kemudian banyak lagi masalah, seperti kemiskinan dan ketidaktahuan,” ujar Mahfud.
Mahfud menjelaskan, kasus TPPO telah menjadi salah satu fokus pembahasan pemerintah sejak tahun lalu. Untuk itu, Mahfud meminta agar aparat kepolisian dapat memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak.
“Saya tahu banyak masalahnya. Jadi memang tidak mudah bagi BP2MI maupun bagi Bareskrim. Itu bukan soal teknis hukum tapi soal politis juga, dan macem-macem. Nah itu yang harus kita urai satu-satu. Terutama mafianya, pengerah tenaga kerjanya, ditindak saja dulu. Lalu kita umumkan jangan main main. Ini masalah manusia, dan sudah menjadi perhatian nasional,” ucap Mahfud.
Dalam rapat tersebut Kepala BP2MI Benny Rhamdani menyampaikan, modus TPPO masih menggunakan cara lama, yaitu perekrutan dengan iming-iming gaji besar, sehingga masyarakat yang umumnya direkrut dari kalangan ekonomi bawah mudah terpengaruh.
“Modusnya adalah modus konvensional umum, calo turun ke masyarakat menawarkan pekerjaan, gaji besar cepat berangkat, dan semua biaya ditanggung. Kemudian, dilakukan pemalsuan dokumen, awal di tingkat desa kelurahan. Mungkin penting untuk kita kerjasama dengan pemerintah desa. Kemudian, calo memberikan uang santunan kepada keluarga, 5 -10 juta. Bagaimana tidak tertarik secara ekonomi mereka lemah,” kata Benny Rhamdani.
Sementara itu, kepada Menko Polhukam, Bareskrim Polri Komjen Pol. Agus Andrianto, menyampaikan kesiapannya bekerjasama dengan BP2MI untuk mengusut kasus TPPO.
“Prinsipnya kami siap, kami punya pengalaman untuk menangani masalah ini. Kami yakin dengan pengalaman kami, kalau kita bersatu, saya yakin upaya untuk menyelamatkan pekerja Indonesia bisa dilakukan,” katanya.
Lihat Juga: Riwayat Kepolisian Ahmad Dofiri, Komisaris Jenderal Polisi yang Baru Diangkat Jadi Wakapolri
"Untuk menekan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO, saya meminta kepolisian perkuat kerja sama dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)," kata Mahfud.
Menurut Mahfud, kasus TPPO sudah sejak lama terjadi dan dalam praktiknya melibatkan berbagai pihak, baik aparat penegak hukum, imigrasi, hingga permainan di tingkat daerah.
“Ini bukan soal polisi saja, tapi ada soal keimigrasian terutama, pengadilan, kejaksaan, ada catatan sipil, ada pemerintah daerah, ada bekingan oknum, kemudian banyak lagi masalah, seperti kemiskinan dan ketidaktahuan,” ujar Mahfud.
Mahfud menjelaskan, kasus TPPO telah menjadi salah satu fokus pembahasan pemerintah sejak tahun lalu. Untuk itu, Mahfud meminta agar aparat kepolisian dapat memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak.
“Saya tahu banyak masalahnya. Jadi memang tidak mudah bagi BP2MI maupun bagi Bareskrim. Itu bukan soal teknis hukum tapi soal politis juga, dan macem-macem. Nah itu yang harus kita urai satu-satu. Terutama mafianya, pengerah tenaga kerjanya, ditindak saja dulu. Lalu kita umumkan jangan main main. Ini masalah manusia, dan sudah menjadi perhatian nasional,” ucap Mahfud.
Dalam rapat tersebut Kepala BP2MI Benny Rhamdani menyampaikan, modus TPPO masih menggunakan cara lama, yaitu perekrutan dengan iming-iming gaji besar, sehingga masyarakat yang umumnya direkrut dari kalangan ekonomi bawah mudah terpengaruh.
“Modusnya adalah modus konvensional umum, calo turun ke masyarakat menawarkan pekerjaan, gaji besar cepat berangkat, dan semua biaya ditanggung. Kemudian, dilakukan pemalsuan dokumen, awal di tingkat desa kelurahan. Mungkin penting untuk kita kerjasama dengan pemerintah desa. Kemudian, calo memberikan uang santunan kepada keluarga, 5 -10 juta. Bagaimana tidak tertarik secara ekonomi mereka lemah,” kata Benny Rhamdani.
Sementara itu, kepada Menko Polhukam, Bareskrim Polri Komjen Pol. Agus Andrianto, menyampaikan kesiapannya bekerjasama dengan BP2MI untuk mengusut kasus TPPO.
“Prinsipnya kami siap, kami punya pengalaman untuk menangani masalah ini. Kami yakin dengan pengalaman kami, kalau kita bersatu, saya yakin upaya untuk menyelamatkan pekerja Indonesia bisa dilakukan,” katanya.
Lihat Juga: Riwayat Kepolisian Ahmad Dofiri, Komisaris Jenderal Polisi yang Baru Diangkat Jadi Wakapolri
(muh)
tulis komentar anda