Persilakan SBY Turun Gunung, PDIP: Jangan Fitnah Pemerintahan Jokowi

Hasto mencontohkan salah satu bukti kecurangan pemilu pada era SBY ada di Pacitan. Selain itu, Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati, yang seharusnya menjadi wasit dalam pemilu ternyata kemudian direkrut menjadi pengurus teras Partai Demokrat.

Baca juga: Sebut Ada Tanda-tanda Pemilu 2024 Tidak Jurdil, SBY Putuskan untuk Turun Gunung

"Di luar itu, data-data hasil pemilu kemudian dimusnahkan. Berbagai bentuk tim senyap dibentuk. Selain itu, menurut penelitian SBY menggunakan dana hasil kenaikan BBM untuk kepentingan elektoral. Pada saat bersamaan terjadi politisasi hukum terhadap lawan politik Pak SBY,” kata Hasto.

Dampak lebih lanjut, menurut Hasto, rezim SBY mendorong liberalisasi politik melalui sistem pemilu daftar terbuka. “Puncak liberalisasi politik dan liberalisasi di sektor pertanian, terjadi zaman Pak SBY. Dengan berbagai manipulasi tersebut, Partai Demokrat mengalami kenaikan 300%. Paska Pak SBY tidak berkuasa, terbukti hal-hal yang sifatnya ‘bubble’ kemudian mengempes atau pecah sendiri, karena cara menggelembungkannya bersifat instant,” jelas Hasto.

Menurut Hasto, sulitnya pencalonan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menjadi capres nanti tidak boleh menjadi alasan SBY turun gunung dan menuduh pemerintahan Jokowi.

“Bisa tidaknya Demokrat mencalonkan AHY dalam pilpres jangan dijadikan indikator sebagaimana tuduhan adanya skenario Pemerintahan Pak Jokowi untuk berbuat jahat dalam pemilu. Pak Jokowi tidak pernah punya pikiran batil sebagaimana dituduhkan Pak SBY. Pak Jokowi juga tidak menginjak-injak hak rakyat. Dengan blusukan Pak Jokowi mengangkat martabat rakyat,” kata Hasto.