Naikkan Harga BBM, Pemerintah Dinilai Tidak Paham Psikologis Rakyat

Menurut Fahira, terkait BBM bersubsidi, prioritas pemerintah saat ini idealnya bukan menaikkan harganya tetapi segera merampungkan aturan teknis ketentuan kelompok masyarakat yang berhak untuk menggunakan Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite. Saat ini, aturan teknis terutama pertalite belum ada sehingga penyalurannya tidak tepat sasaran atau masyarakat mampu leluasa menikmati BBM subsidi.

Jika aturan teknis ini disempurnakan, lanjut Senator Jakarta ini, maka penyaluran BBM bersubsidi akan lebih tepat sasaran sehingga tidak terlalu membebani APBN.

Selain itu, yang tidak kalah penting adalah efektivitas pengawasan penyaluran BBM subsidi yaitu dengan memperkuat peran pemerintah daerah dan penegak hukum terutama dengan penggunaan IT yang paling mutakhir. Jika ada pelanggaran dalam penyaluran harus ada sanksi tegas yang menjerakan sehingga tidak berulang. Baca juga: Beban Rakyat Makin Berat, Buruh Desak Jokowi Batalkan Kenaikan Harga BBM

“Menaikkan BBM bersubsidi bagi pemerintah mungkin menjadi solusi, tetapi bagi rakyat menjadi sumber persoalan baru. Jika saja aturan teknis ketentuan kelompok masyarakat yang berhak untuk menggunakan Jenis BBM terutama BBM bersubsidi sudah disiapkan pemerintah dan diimplementasikan dengan baik, maka tidak akan terlalu membebani APBN dan opsi menaikkan harga tidak perlu diambil,” pungkas Fahira.