Rencana Pemerintah Naikkan Harga BBM Bersubsidi Dinilai Tidak Tepat
Kamis, 01 September 2022 - 15:48 WIB
Tetapi ternyata kuota BBM subsidi 2012 untuk premium sudah sebesar 24,3 juta kiloliter, solar 14,9juta kiloliter dengan besaran total subsidi Rp211 triliun saat itu. Bila dibandingkan tahun ini, kata dia, subsidi pertalite hanya 23 juta kiloliter. Bila ada pertumbuhan ekonomi 50% seharusnya saat ini kuotanya berkisar 36 juta kiloliter. Demikian juga solar saat ini kuotanya hanya 14,9 juta kiloliter yang seharusnya 21,9 juta kiloliter dan subsidi saat ini 2022 malah menurun hanya sebesar Rp208 triliun.
Baca juga: Presiden PKS Sebut Kenaikan Harga BBM Akan Menambah Jumlah Warga Miskin
”Saya heran kenapa Menteri Keuangan terheran - heran dengan kondisi sisa BBM subsidi saat ini. Di sini jelas bahwa kuota subsidi tahun ini dikurangi oleh pemerintah sehingga tentunya kuota BBM tidak akan sampai akhir tahun, dan ini tentu akan sangat merugikan masyarakat karena pemerintah belum bisa menyediakan BBM subsidi cukup, padahal juga tidak diimbangi dengan tersedianya transportasi publik massal yang terkoneksi dengan baik dari point to point," ujar Bambang.
Alumnus ITS Surabaya ini mengatakan, sebenarnya saat ini, masyarakat sudah dirugikan dari kuota BBM subsidi yang berkurang 25% sehingga masyarakat harus menggunakan BBM nonsubsidi pertamax.
Mantan Wakil Sekjen MTI Pusat ini menambahkan, kegagalan pemerintah juga diperparah dengan kemampuan mengimpor bahan bakar dengan harga tinggi dari beberapa negara, sehingga harga jual ke masyarakat menjadi mahal. Hal ini terbukti dari data globalpretrolprices.com pada solar non subsidi (diesel) harga jual di Indonesia berada diurutan ke-70 kemahalannya dari 190 negara.
Baca juga: Presiden PKS Sebut Kenaikan Harga BBM Akan Menambah Jumlah Warga Miskin
”Saya heran kenapa Menteri Keuangan terheran - heran dengan kondisi sisa BBM subsidi saat ini. Di sini jelas bahwa kuota subsidi tahun ini dikurangi oleh pemerintah sehingga tentunya kuota BBM tidak akan sampai akhir tahun, dan ini tentu akan sangat merugikan masyarakat karena pemerintah belum bisa menyediakan BBM subsidi cukup, padahal juga tidak diimbangi dengan tersedianya transportasi publik massal yang terkoneksi dengan baik dari point to point," ujar Bambang.
Alumnus ITS Surabaya ini mengatakan, sebenarnya saat ini, masyarakat sudah dirugikan dari kuota BBM subsidi yang berkurang 25% sehingga masyarakat harus menggunakan BBM nonsubsidi pertamax.
Mantan Wakil Sekjen MTI Pusat ini menambahkan, kegagalan pemerintah juga diperparah dengan kemampuan mengimpor bahan bakar dengan harga tinggi dari beberapa negara, sehingga harga jual ke masyarakat menjadi mahal. Hal ini terbukti dari data globalpretrolprices.com pada solar non subsidi (diesel) harga jual di Indonesia berada diurutan ke-70 kemahalannya dari 190 negara.
Lihat Juga :