Indonesia Punya Peran Penting dalam Diplomasi Internasional
Rabu, 31 Agustus 2022 - 20:09 WIB
Professor Emeritus of Development Studies, Kyoto University, Jepang, Kosuke Mizuno menerangkan Indonesia selalu diprioritaskan sebagai negara sahabat bagi Jepang. Misalnya saat Perdana Menteri Fumio Kishida baru terpilih, Indonesia salah satu negara yang dikunjungi setelah Vietnam. Jadi memang Indonesia dan Jepang adalah negara sahabat.
Tapi, menurut Kosuke, selama ini mulai muncul beda pandangannya. Misalnya saat kunjungan dimana PM Jepang mengajak Indonesia untuk anti China dan anti Putin akibat suasana di dalam negeri Jepang menuntut seperti itu. Akibatnya, Indonesia soal Laut China Selatan tegas. Tapi dari segi ekonomi atau diplomasi tidak ikut barisan negara-negara anti China. Dan Indonesia tidak memberikan sanksi kepada Rusia atas invasinya ke Ukraina.
"Bagi pemerintah Jepang hal itu agak membuat frustasi, ada beda pandangan. Tapi kalau masyarakat Jepang pandangannya macam macam," jelas Kosuke Mizuno. Tapi yang jelas kunjungan Indonesia ke Ukraina dan Rusia patut diapresiasi.
Indonesia tidak ikut negara Barat yang menjatuhkan sanksi ke Rusia dalam perang dengan Ukraina. Juga ada tuduhan Indonesia bisa satu suara dengan China dengan alasan ada kepentingan ekonomi. "Ada pendapatnya seperti itu, jadi memang, masyarakat Jepang apresiasi politik diplomasi Indonesia. Apalagi, Indonesia sejarahnya Non-Blok sejak era Sukarno," kata Kosuke.
Associate Professor Department of Asian Languages and Civilizations Seoul National University, Korea Selatan, Suh Jiwon menyinggung tentang pendapat media di negaranya tentang HAM dan Indonesia. Ada media di Korea Selatan yang menyoroti kasus penculikan pengantin di Pulau Sumba dan masalah tes keperawanan di TNI. Keduanya sangat merugikan hak kaum Wanita.
"Dulu ada tes keperawanan untuk masuk TNI. Tapi sekarang tidak lagi. Jadi kesimpulannya Indonesia meski dulu punya kebijakan yang merugikan tapi sekarang sudah memperbaiki situasi HAM," ungkap Suh Jiwon. Sehingga penegakan HAM di Indonesia dipandang semakin membaik.
Menurut dia, peran Indonesia di bidang HAM sangat penting. Bahkan, dibanding Indonesia, peran Korea Selatan di bidang HAM relatif kurang secara internasional.
Suh Jiwon menambahkan Indonesia menjadi salah satu negara pemimpin baik di ASEAN maupun dunia. Kalau di ASEAN, peran Indonesia terkait krisis Myanmar sangat diharapkan. Tapi peran seperti ini bukan hal yang baru.
Sebelumnya, banyak hal yang telah dilakukan Indonesia mulai dari membangun Galang Center untuk pengungsi Vietnam saat perang Indochina. Indonesia juga memimpin Konferensi Asia Afrika Bandung tahun 1955 yang mengkritik kolonialisme. "Sepengetahuan saya Indonesia punya kebanggaan diplomasi di bidang HAM," tutupnya.
Tapi, menurut Kosuke, selama ini mulai muncul beda pandangannya. Misalnya saat kunjungan dimana PM Jepang mengajak Indonesia untuk anti China dan anti Putin akibat suasana di dalam negeri Jepang menuntut seperti itu. Akibatnya, Indonesia soal Laut China Selatan tegas. Tapi dari segi ekonomi atau diplomasi tidak ikut barisan negara-negara anti China. Dan Indonesia tidak memberikan sanksi kepada Rusia atas invasinya ke Ukraina.
"Bagi pemerintah Jepang hal itu agak membuat frustasi, ada beda pandangan. Tapi kalau masyarakat Jepang pandangannya macam macam," jelas Kosuke Mizuno. Tapi yang jelas kunjungan Indonesia ke Ukraina dan Rusia patut diapresiasi.
Indonesia tidak ikut negara Barat yang menjatuhkan sanksi ke Rusia dalam perang dengan Ukraina. Juga ada tuduhan Indonesia bisa satu suara dengan China dengan alasan ada kepentingan ekonomi. "Ada pendapatnya seperti itu, jadi memang, masyarakat Jepang apresiasi politik diplomasi Indonesia. Apalagi, Indonesia sejarahnya Non-Blok sejak era Sukarno," kata Kosuke.
Associate Professor Department of Asian Languages and Civilizations Seoul National University, Korea Selatan, Suh Jiwon menyinggung tentang pendapat media di negaranya tentang HAM dan Indonesia. Ada media di Korea Selatan yang menyoroti kasus penculikan pengantin di Pulau Sumba dan masalah tes keperawanan di TNI. Keduanya sangat merugikan hak kaum Wanita.
"Dulu ada tes keperawanan untuk masuk TNI. Tapi sekarang tidak lagi. Jadi kesimpulannya Indonesia meski dulu punya kebijakan yang merugikan tapi sekarang sudah memperbaiki situasi HAM," ungkap Suh Jiwon. Sehingga penegakan HAM di Indonesia dipandang semakin membaik.
Menurut dia, peran Indonesia di bidang HAM sangat penting. Bahkan, dibanding Indonesia, peran Korea Selatan di bidang HAM relatif kurang secara internasional.
Suh Jiwon menambahkan Indonesia menjadi salah satu negara pemimpin baik di ASEAN maupun dunia. Kalau di ASEAN, peran Indonesia terkait krisis Myanmar sangat diharapkan. Tapi peran seperti ini bukan hal yang baru.
Sebelumnya, banyak hal yang telah dilakukan Indonesia mulai dari membangun Galang Center untuk pengungsi Vietnam saat perang Indochina. Indonesia juga memimpin Konferensi Asia Afrika Bandung tahun 1955 yang mengkritik kolonialisme. "Sepengetahuan saya Indonesia punya kebanggaan diplomasi di bidang HAM," tutupnya.
(kri)
tulis komentar anda