KPU Usul ke Presiden Agar Pilkada 2024 Dimajukan
Jum'at, 26 Agustus 2022 - 02:39 WIB
"Oleh karena itu dalam persepsi publik atau politik, Pilkada 2024 harusnya sampai pelantikannya. Kalau pencoblosan November 2024, untuk mencapai keserentakan pelantikan di Desember 2024 kok agak susah. Karena mungkin orang menggugat ke MK (Mahkamah konstitusi), MK membuat putusan pemungutan suara ulang, rekap ulang, untuk mencapai keserentakan pelantikan agak berat," tutur Hasyim.
Diketahui, BRIN melalui Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan menggelar Bincang Pembangunan Seri VI bertempat di Auditorium Lantai 2 Kawasan BRIN Gatot Subroto pada Kamis (25/8/2022).
Acara yang mengusung tema “Menyongsong Pemilu 2024: Persiapan, antisipasi,& Proyeksi" ini turut dihadiri Kepala BRIN Laksana Tri Handoko; Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan Mego Pinandhito; dan Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, DPP PKS Mardani Ali Sera dan Pengamat politik Djayadi Hanan. Acara tersebut dimoderatori Direktur Kebijakan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan BRIN Moch Nurhasim.
Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menyampaikan Deputi Kebijakan Pembangunan (DKP) BRIN ini merupakan mitra utama dari Kementerian dan Lembaga, tentu termasuk juga KPU.
“DKP BRIN ini mitra bagi kementerian lembaga untuk melihat, menelaah berbagai kebijakan yang tujuan akhirnya untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis data dan bukti bagi pembangunan kita,” ujarnya.
Diketahui, BRIN melalui Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan menggelar Bincang Pembangunan Seri VI bertempat di Auditorium Lantai 2 Kawasan BRIN Gatot Subroto pada Kamis (25/8/2022).
Acara yang mengusung tema “Menyongsong Pemilu 2024: Persiapan, antisipasi,& Proyeksi" ini turut dihadiri Kepala BRIN Laksana Tri Handoko; Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan Mego Pinandhito; dan Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, DPP PKS Mardani Ali Sera dan Pengamat politik Djayadi Hanan. Acara tersebut dimoderatori Direktur Kebijakan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan BRIN Moch Nurhasim.
Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menyampaikan Deputi Kebijakan Pembangunan (DKP) BRIN ini merupakan mitra utama dari Kementerian dan Lembaga, tentu termasuk juga KPU.
“DKP BRIN ini mitra bagi kementerian lembaga untuk melihat, menelaah berbagai kebijakan yang tujuan akhirnya untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis data dan bukti bagi pembangunan kita,” ujarnya.
(cip)
Lihat Juga :