Respons Mahfud MD Disebut Menteri Komentator: Tugas Saya Memang Ndak Berat
Kamis, 18 Agustus 2022 - 09:00 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD mengakui banyak yang tak senang dengan caranya bekerja. Foto/tangkapan layar
JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD sangat memahami pandangan negatif sebagian orang atas sepak terjangnya sebagai menteri. Dia tahu kebiasaannya berbicara di ruang publik mengenai hal-hal yang terkadang sensitif dianggap keluar jalur.
”Saya sadar karena ada orang yang mengatakan itu kan. Tetapi saya merasa itu jalan paling mudah saya tempuh sejak dulu. Artinya, saya lempar ke publik agar opini publik itu terbentuk berdasarkan fakta,” kata Mahfud dalam perbincangan di saluran Youtube Akbar Faizal Uncensored, dikutip Kamis (18/8/2022).
Seperti diketahui, politikus PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyindir Mahfud karena dianggap terlalu banyak mengumbar pertanyataan pada kasus pembunuhan Brigadir J.
"Saya sebagai Ketua Komisi III DPR bertanya, apakah itu masuk di dalam tupoksi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan? Koordinator, lho, bukan komentator. Menteri koordinator bukan menteri komentator," sindir Bambang Pacul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, belum lama ini.
Menurut Mahfud, tindakannya pada kasus pembunuhan Brigadir J sama dengan yang pernah dilakukan pada banyak kasus lain. Mahfud mencontohan kasus Cicak versus Buaya, ketika Bibit Samad Rianto dan Candra Hamzah ditahan polisi. Sebagai hakim MK, Mahfud menyatakan akan membuka rekaman video yang membuktikan rekayasa dalam kasus tersebut.
”Saya bilang mau saya setel itu ada rekaman CCTV dan sebagainya. Saya diancam, rekaman itu mau disita. Saya lempar saja ke publik. Saya bilang saya hakim, perintah hakim itu tidak boleh dilawan. Lalu tetap saya setel, akhirnya kan keluar Samad. permainan agar bukti rekaman yang akhirnya keluar Bibit Samad,” kata Mahfud.
Hal yang sama juga dilakukan Mahfud pada kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sampai korupsi di Kementerian Pertahanan. ”Itu kan kasus lama, 2012. Saya menghadap presiden, saya katakana saya akan tangani tapi saya minta keppres. Saya temui panglima TNI, saya juga temui Pak Prabowo. Saya tanyakan, dan dijawab silakan Pak Mahfud. Akhirnya sekarang masuk persidangan,” ujar dia.
Semua yang dilakukannya tersebut, kata Mahfud, untuk memecah kebuntuan komunikasi antar kementerian atau lembaga. Dan, semua dilakukan atas sepengetahuan presiden. ”Tugas saya memang itu. Kan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian. Jadi ndak berat-berat amat,” ujar Mahfud tertawa.
”Saya sadar karena ada orang yang mengatakan itu kan. Tetapi saya merasa itu jalan paling mudah saya tempuh sejak dulu. Artinya, saya lempar ke publik agar opini publik itu terbentuk berdasarkan fakta,” kata Mahfud dalam perbincangan di saluran Youtube Akbar Faizal Uncensored, dikutip Kamis (18/8/2022).
Seperti diketahui, politikus PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyindir Mahfud karena dianggap terlalu banyak mengumbar pertanyataan pada kasus pembunuhan Brigadir J.
"Saya sebagai Ketua Komisi III DPR bertanya, apakah itu masuk di dalam tupoksi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan? Koordinator, lho, bukan komentator. Menteri koordinator bukan menteri komentator," sindir Bambang Pacul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, belum lama ini.
Menurut Mahfud, tindakannya pada kasus pembunuhan Brigadir J sama dengan yang pernah dilakukan pada banyak kasus lain. Mahfud mencontohan kasus Cicak versus Buaya, ketika Bibit Samad Rianto dan Candra Hamzah ditahan polisi. Sebagai hakim MK, Mahfud menyatakan akan membuka rekaman video yang membuktikan rekayasa dalam kasus tersebut.
”Saya bilang mau saya setel itu ada rekaman CCTV dan sebagainya. Saya diancam, rekaman itu mau disita. Saya lempar saja ke publik. Saya bilang saya hakim, perintah hakim itu tidak boleh dilawan. Lalu tetap saya setel, akhirnya kan keluar Samad. permainan agar bukti rekaman yang akhirnya keluar Bibit Samad,” kata Mahfud.
Hal yang sama juga dilakukan Mahfud pada kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sampai korupsi di Kementerian Pertahanan. ”Itu kan kasus lama, 2012. Saya menghadap presiden, saya katakana saya akan tangani tapi saya minta keppres. Saya temui panglima TNI, saya juga temui Pak Prabowo. Saya tanyakan, dan dijawab silakan Pak Mahfud. Akhirnya sekarang masuk persidangan,” ujar dia.
Semua yang dilakukannya tersebut, kata Mahfud, untuk memecah kebuntuan komunikasi antar kementerian atau lembaga. Dan, semua dilakukan atas sepengetahuan presiden. ”Tugas saya memang itu. Kan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian. Jadi ndak berat-berat amat,” ujar Mahfud tertawa.
(muh)
tulis komentar anda