Mendagri: Dana Rp3,6 Triliun Cukup untuk Tahapan Pemilu di 2022
Kamis, 11 Agustus 2022 - 18:11 WIB
Mendagri Tito Karnavian mengatakan, dana sebesar Rp3,6 triliun yang telah dicairkan Menkeu kepada KPU cukup untuk melaksanakan tahapan Pemilu di tahun 2022. Foto/Ist
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, dana sebesar Rp3,6 triliun yang telah dicairkan Menteri Keuangan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) cukup untuk melaksanakan tahapan Pemilu di tahun 2022.
Menurut Mendagri , anggaran Rp3,6 triliun itu bahkan bisa berlebih, Hal ini disampaikan dalam penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) XV di Kota Padang, Selasa 9 Agustus 2022.
"Sudah saya cek, anggaran yang diajukan KPU itu Rp8 triliun. Yang dipenuhi Menteri Keuangan Rp3,6 triliun. Ini untuk tahapan Pemilu di tahun 2022 tidak masalah," ujar Tito dalam keterangannya, Kamis (11/8/2022).
Baca juga: PKPU Tahapan Pemilu 2024 Resmi Diundangkan
Tito menyebutkan, pengajuan anggaran yang belum dicairkan sekitar Rp4,4 triliun adalah untuk pembangunan sarana prasarana. Seperti membangun kantor KPU, renovasi kantor KPU hingga pembangunan gudang logistik KPU.
Selain itu, Tito meminta KPU supaya bijak dalam hal ini karena situasi keuangan negara yang masih fokus pemilihan ekonomi setelah Pandemi Covid-19.
Menurut Mendagri , anggaran Rp3,6 triliun itu bahkan bisa berlebih, Hal ini disampaikan dalam penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) XV di Kota Padang, Selasa 9 Agustus 2022.
"Sudah saya cek, anggaran yang diajukan KPU itu Rp8 triliun. Yang dipenuhi Menteri Keuangan Rp3,6 triliun. Ini untuk tahapan Pemilu di tahun 2022 tidak masalah," ujar Tito dalam keterangannya, Kamis (11/8/2022).
Baca juga: PKPU Tahapan Pemilu 2024 Resmi Diundangkan
Tito menyebutkan, pengajuan anggaran yang belum dicairkan sekitar Rp4,4 triliun adalah untuk pembangunan sarana prasarana. Seperti membangun kantor KPU, renovasi kantor KPU hingga pembangunan gudang logistik KPU.
Selain itu, Tito meminta KPU supaya bijak dalam hal ini karena situasi keuangan negara yang masih fokus pemilihan ekonomi setelah Pandemi Covid-19.
Lihat Juga :