Dorong Percepatan Realisasi Anggaran, Kemendagri Terjunkan Tim ke Kalbar
Kamis, 11 Agustus 2022 - 17:54 WIB
Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Anggaran di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (10/8/2022). FOTO/IST
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) menerjunkan tim ke Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan pendampingan dalam upaya percepatan realisasi APBD di Provinsi Kalimantan Barat. Percepatan realisasi anggaran APBD diyakini akan menggenjot perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Tim Kemengdari yang digawangi Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir Balaw dan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni kemudian menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Anggaran di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (10/8/2022). Rakor itu menjadi ajang diskusi, bertukar pikiran, hingga mencari solusi untuk mengakselerasi realisasi anggaran. Kepala daerah diberikan kesempatan secara langsung untuk menjelaskan kondisi riil di lapangan terkait kendala dalam merealisasikan anggaran.
Dalam rakor itu, Tomsi menyampaikan bahwa kedatangan tim Kemendagri ke Kalimantan Barat berkaitan dengan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian sekaligus merujuk pada arahan Presiden Joko Widodo yang sudah 3 kali rapat kabinet terbatas. Presiden mengeluhkan tentang penyerapan anggaran di daerah yang rendah. Selain Kalbar, kunjungan kerja juga dilakukan di beberapa daerah untuk mengasistensi dan menggenjot realisasi anggaran yang masih rendah.
"Kita bisa berdiskusi bersama bertukar pikiran mencari solusi yang terbaik untuk bisa terlaksananya percepatan penyerapan anggaran yang baik dan tepat sasaran," kata Tomsi dalam keterangan tertulis dikutip, Kamis (11/8/2022).
Menurut Tomsi, realisasi anggaran berkaitan erat dengan pemulihan ekonomi. Dengan demikian, realisasi anggaran yang rendah akan menghambat pemulihan ekonomi. Hal ini bertolak belakang dengan upaya pemerintah yang tengah memacu pemulihan ekonomi dari segala sisi usai terpukul pandemi Covid-19. "Kalau penyerapannya rendah maka pemulihan ekonomi itu juga akan sangat berpengaruh," kata Tomsi.
Di sisi lain, Dirjen Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, percepatan realisasi anggaran di Pemprov Kalbar untuk mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) hingga 8 Agustus 2022 pukul 18.00 WIB, realisasi belanja di Kalbar pada masing-masing kabupaten/kota masih sangat rendah. Tertinggi ada di Kabupaten Kubu Raya sebesar 36,68%, disusul dengan Kota Pontianak 33,05%, Kabupaten Ketapang 32,39%, Kabupaten Melawi 31,87%. Sementara untuk tingkat Provinsi Kalbar, persentase realisasi belanjanya sebesar 31,29%.
Baca juga: BSKDN Kemendagri Matangkan Rancang Bangun Indeks TKPD
"Menjadi perhatian pemerintah, Bapak Presiden, Ibu Menkeu, dan juga Bapak Mendagri sangat concern (akan hal) ini (untuk) mendorong agar belanja daerah ini bisa cepat terealisasi, sehingga bisa mendongkrak ekonomi perekonomian dan juga bisa menyejahterakan masyarakat," katanya.
Tim Kemengdari yang digawangi Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir Balaw dan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni kemudian menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Anggaran di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (10/8/2022). Rakor itu menjadi ajang diskusi, bertukar pikiran, hingga mencari solusi untuk mengakselerasi realisasi anggaran. Kepala daerah diberikan kesempatan secara langsung untuk menjelaskan kondisi riil di lapangan terkait kendala dalam merealisasikan anggaran.
Dalam rakor itu, Tomsi menyampaikan bahwa kedatangan tim Kemendagri ke Kalimantan Barat berkaitan dengan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian sekaligus merujuk pada arahan Presiden Joko Widodo yang sudah 3 kali rapat kabinet terbatas. Presiden mengeluhkan tentang penyerapan anggaran di daerah yang rendah. Selain Kalbar, kunjungan kerja juga dilakukan di beberapa daerah untuk mengasistensi dan menggenjot realisasi anggaran yang masih rendah.
"Kita bisa berdiskusi bersama bertukar pikiran mencari solusi yang terbaik untuk bisa terlaksananya percepatan penyerapan anggaran yang baik dan tepat sasaran," kata Tomsi dalam keterangan tertulis dikutip, Kamis (11/8/2022).
Menurut Tomsi, realisasi anggaran berkaitan erat dengan pemulihan ekonomi. Dengan demikian, realisasi anggaran yang rendah akan menghambat pemulihan ekonomi. Hal ini bertolak belakang dengan upaya pemerintah yang tengah memacu pemulihan ekonomi dari segala sisi usai terpukul pandemi Covid-19. "Kalau penyerapannya rendah maka pemulihan ekonomi itu juga akan sangat berpengaruh," kata Tomsi.
Di sisi lain, Dirjen Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, percepatan realisasi anggaran di Pemprov Kalbar untuk mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) hingga 8 Agustus 2022 pukul 18.00 WIB, realisasi belanja di Kalbar pada masing-masing kabupaten/kota masih sangat rendah. Tertinggi ada di Kabupaten Kubu Raya sebesar 36,68%, disusul dengan Kota Pontianak 33,05%, Kabupaten Ketapang 32,39%, Kabupaten Melawi 31,87%. Sementara untuk tingkat Provinsi Kalbar, persentase realisasi belanjanya sebesar 31,29%.
Baca juga: BSKDN Kemendagri Matangkan Rancang Bangun Indeks TKPD
"Menjadi perhatian pemerintah, Bapak Presiden, Ibu Menkeu, dan juga Bapak Mendagri sangat concern (akan hal) ini (untuk) mendorong agar belanja daerah ini bisa cepat terealisasi, sehingga bisa mendongkrak ekonomi perekonomian dan juga bisa menyejahterakan masyarakat," katanya.
tulis komentar anda