Kemarahan Jokowi kepada Anak Buahnya Dinilai Simetris dengan Kekecewaan Rakyat
Senin, 29 Juni 2020 - 21:23 WIB
Direktur Eksekutif IPI, Karyono Wibowo menilai pantas jika Presiden Jokowi kesal dan marah kepada menteri-menterinya karena memang kinerjanya belum memenuhi harapan. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menilai pantas jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) kesal dan marah kepada menteri-menterinya karena memang kinerjanya belum memenuhi harapan. Menurutnya, kemarahan Presiden Jokowi ini simetris dengan kekecewaan rakyat terhadap kinerja pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19.
"Kinerja para pembantu presiden memang terlihat lambat. Padahal Presiden Jokowi ingin bergerak cepat. Maka wajar jika presiden murka sebelum rakyat marah. Jika rakyat marah bisa lebih gawat," ujarnya saat dihubungi SINDOnews, Senin (29/6/2020). (Baca juga: Ditanya soal Jokowi Marah, Menkes Terawan Salah Tingkah)
Karyono menyatakan masalah kelambatan pengeluaran anggaran kesehatan ini, Presiden Jokowi secara khusus menyoroti kinerja Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Dia menyebutkan anggaran di bidang kesehatan baru dicairkan 1,53% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp75 triliun.
Menurutnya, dilihat dari jumlah pengeluaran anggaran yang baru mencapai 1,53% dari Rp75 triliun adalah jumlah yang sangat kecil. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar, mengapa pengeluaran anggaran berjalan lambat. Sementara untuk percepatan penanganan COVID-19 diperlukan langkah cepat dan tepat. Salah satunya adalah realisasi anggaran untuk belanja peralatan, tunjangan tenaga medis dan keperluan lainnya.
"Pertanyaan ini yang harus dijawab. Apa yang menjadi alasan keterlambatan dan apa motivasinya. Mengungkap alasan keterlambatan pengeluaran anggaran kesehatan ini penting karena dampaknya sangat besar," katanya.
"Akibat kelambatan penyerapan anggaran menyebabkan keterbatasan peralatan medis dan ketersediaan obat yang ujungnya berdampak pada lambatnya penanganan virus Corona," imbuh dia.
Lebih lanjut Karyono mengatakan, salah satu dampak keterlambatan ini jika merujuk data dari Worldometers.info menunjukkan jumlah tes Corona di Indonesia termasuk dalam 15 terendah jika dibandingkan dengan negara lain di seluruh dunia. "Belum lagi, masalah ini menjadi beban sebagian rakyat karena harus menanggung biaya rapid test sendiri," ucapnya.
Dampak lainnya, kata Karyono, jika terjadi keterlambatan pembayaran tunjangan kepada para dokter dan tenaga medis bisa memicu persoalan besar jika sampai terjadi aksi pemboikotan. Pasalnya, para dokter dan tenaga medis menjadi garda terdepan dalam penanganan virus Corona. Mereka adalah para pahlawan yang harus diapresiasi.
Belum lagi, lanjutnya, dampak pandemi yang menimbulkan efek domino memerlukan langkah serius dari pemerintah. Pertumbuhan ekonomi dunia akibat pandemi diprediksi -7,5%. Jika penanganan pandemi ini berjalan lambat dan tidak tepat penanganannya bisa memicu tsunami sosial yang dahsyat. Hal itu bisa terjadi karena adanya akumulasi persoalan.
Oleh karena itu, perlu langkah cepat dan tepat sebelum terlambat. Karyono menduga kemarahan Presiden Jokowi dilandasi oleh alasan itu. Maka sudah saatnya presiden mengambil langkah tegas untuk menyelamatkan 270 juta rakyat Indonesia. (Baca juga: Soroti Kinerja Menteri, Jokowi: Tak Ada Progres Signifikan)
"Segeralah melakukan reshuffle menteri-menteri yang tidak kompeten dan copot para pembantu presiden yang tidak loyal. Untuk mengatasi krisis ini, negara butuh orang yang visioner dan penuh totalitas mengabdi pada bangsa dan negara," papar dia.
"Kinerja para pembantu presiden memang terlihat lambat. Padahal Presiden Jokowi ingin bergerak cepat. Maka wajar jika presiden murka sebelum rakyat marah. Jika rakyat marah bisa lebih gawat," ujarnya saat dihubungi SINDOnews, Senin (29/6/2020). (Baca juga: Ditanya soal Jokowi Marah, Menkes Terawan Salah Tingkah)
Karyono menyatakan masalah kelambatan pengeluaran anggaran kesehatan ini, Presiden Jokowi secara khusus menyoroti kinerja Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Dia menyebutkan anggaran di bidang kesehatan baru dicairkan 1,53% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp75 triliun.
Menurutnya, dilihat dari jumlah pengeluaran anggaran yang baru mencapai 1,53% dari Rp75 triliun adalah jumlah yang sangat kecil. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar, mengapa pengeluaran anggaran berjalan lambat. Sementara untuk percepatan penanganan COVID-19 diperlukan langkah cepat dan tepat. Salah satunya adalah realisasi anggaran untuk belanja peralatan, tunjangan tenaga medis dan keperluan lainnya.
"Pertanyaan ini yang harus dijawab. Apa yang menjadi alasan keterlambatan dan apa motivasinya. Mengungkap alasan keterlambatan pengeluaran anggaran kesehatan ini penting karena dampaknya sangat besar," katanya.
"Akibat kelambatan penyerapan anggaran menyebabkan keterbatasan peralatan medis dan ketersediaan obat yang ujungnya berdampak pada lambatnya penanganan virus Corona," imbuh dia.
Lebih lanjut Karyono mengatakan, salah satu dampak keterlambatan ini jika merujuk data dari Worldometers.info menunjukkan jumlah tes Corona di Indonesia termasuk dalam 15 terendah jika dibandingkan dengan negara lain di seluruh dunia. "Belum lagi, masalah ini menjadi beban sebagian rakyat karena harus menanggung biaya rapid test sendiri," ucapnya.
Dampak lainnya, kata Karyono, jika terjadi keterlambatan pembayaran tunjangan kepada para dokter dan tenaga medis bisa memicu persoalan besar jika sampai terjadi aksi pemboikotan. Pasalnya, para dokter dan tenaga medis menjadi garda terdepan dalam penanganan virus Corona. Mereka adalah para pahlawan yang harus diapresiasi.
Belum lagi, lanjutnya, dampak pandemi yang menimbulkan efek domino memerlukan langkah serius dari pemerintah. Pertumbuhan ekonomi dunia akibat pandemi diprediksi -7,5%. Jika penanganan pandemi ini berjalan lambat dan tidak tepat penanganannya bisa memicu tsunami sosial yang dahsyat. Hal itu bisa terjadi karena adanya akumulasi persoalan.
Oleh karena itu, perlu langkah cepat dan tepat sebelum terlambat. Karyono menduga kemarahan Presiden Jokowi dilandasi oleh alasan itu. Maka sudah saatnya presiden mengambil langkah tegas untuk menyelamatkan 270 juta rakyat Indonesia. (Baca juga: Soroti Kinerja Menteri, Jokowi: Tak Ada Progres Signifikan)
"Segeralah melakukan reshuffle menteri-menteri yang tidak kompeten dan copot para pembantu presiden yang tidak loyal. Untuk mengatasi krisis ini, negara butuh orang yang visioner dan penuh totalitas mengabdi pada bangsa dan negara," papar dia.
(kri)
tulis komentar anda