Tak Alokasikan untuk Corona, Mendagri Dinilai Ingin Dana Pilkada Tersedia

Selain itu, Titi menjelaskan, mengingat penyelenggaraan Pilkada menyaratkan adanya ketersediaan dana, sehingga yang diperlukan itu adalah kejelasan dan komitmen bahwa pilkada harus dijamin alokasi dananya, dengan tetap tidak memaksakan pelaksanaan pilkada harus tahun ini karena besarnya risiko melaksanakan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 yang masih mengancam.

Di sisi lain lanjut dia, permintaan agar dana tidak direalokasi juga harus dengan upaya pemerintah pusat memastikan bahwa daerah tetap bisa menangani pandemi Covid-19 secara optimal. Menurutnya, bisa dipahami pemerintah ingin memastikan pilkada tetap memiliki alokasi anggaran untuk pembiayaannya.

"Namun, kita harus juga menyadari pilkada terlalu berisiko bila dilaksanakan tahun ini karena akan berbenturan dengan aktivitas penanganan Covid-19," ujar dia.

Baginya, melaksanakan tahapan pilkada di tengah upaya maksimal menangani Covid-19 akan jadi kontraproduktif, karena waktunya lebih terbatas dan cenderung tergesa-gesa bisa dilaksanakan saat ini. Sedangkan, jika ditunda tahun depan, dari sisi waktu lebih memadai dan panjang untuk melakukan penyesuaian dan adaptasi pada situasi yang dihadapi. Sehingga secara teknis bisa lebih siap dan menjaga kualitas pelaksanaan Pilkada.

"Untuk optimalisasi penanganan Covid-19 Pemerintah juga harus pula memastikan ketersediaan anggarannya. Jadi daerahpun bisa maksimal pula dalam kerangka memerangi penyebaran wabah virus corona," pungkasnya.