Kemiskinan Telah di Depan Mata, Percepat Pencairan Bansos
Senin, 27 April 2020 - 06:05 WIB
Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas juga menilai banyak kebijakan pemerintah yang masih lambat dalam menyikapi kondisi di lapangan dan bahkan tumpang tindih dengan kebijakan lainnya. Yang lebih dia sayangkan, di tengah kondisi ini, muncul sikap para pemimpin negeri ini yang justru terkesan menganggap tidak serius wabah Covid ini. Padahal masalah yang dihadapi rakyat saat ini benar-benar berat. Tak hanya soal pekerjaan, Indonesia sebenarnya sedang menghadapi ancaman ketahanan pangan. “Kita butuh pemimpin yang bergerak cepat, responsif menghadapi masalah, tidak justru selalu terlambat seperti sekarang,” tandas Gus Yaqut, panggilan akrabnya.
Dia pun mengajak seluruh kader Ansor di seluruh Indonesia untuk membangun rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesame masyarakat. “Jangan sampai kasus kelaparan yang menyebabkan meninggalnya saudara kita terulang lagi. Ini menyedihkan sekali,” tandasnya.
Senada dengan Ujang dan Gus Yaqut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang juga mengeluhkan persoalan data yang selalu tidak valid. Dalam rapat-rapat dengan pihak pemerintah, Komisi VIII sudah meminta agar segera dilakukan perbaikan data penerima. "Waktu dilakukan penambahan penerima bantuan non tunai (BNT) dan bantuan langsung tunai (BLT), kita sudah katakan bahwa penerima BNT yang 15,2 juta menjadi 20 juta KK itu segera dituntaskan datanya. Oleh pemerintah menyebutkan itu sudah ada di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)," ungkap dia.
Namun, kata politikus PKB ini, dampak dari virus ini bahwa ada tambahan masyarakat yang terdampak yakni masyarakat miskin baru di luar DTKS, maka perlu disiapkan sekitar 6,7 juta keluarga. Terkait hal ini, Komisi VIII pun sudah mengingatkan agar dilakukan pendataan secara cermat termasuk melibatkan kepala desa yang langsung berhadapan di masyarakat. Sayangnya, kasus salah sasaran penerima terus mencuat, di antaranya yang tambahan 20 ribu di Jakarta. ”Ada PNS, ada orang kaya menerimanya," katanya.
Pihaknya juga menagih janji pemerintah bahwa pada April ini BLT nonreguler sudah semua akan cair. Namun faktanya hingga saat ini belum jelas. Dia mendesak agar bantuan itu segera cair, apalagi di zona-zona merah dengan adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) atau isolasi yang membuat orang semakin terpuruk sehingga bantuan nontunai itu sangat diharapkan.
Marwan mengatakan, percepatan bantuan sangat diharapkan masyarakat. Namun di satu sisi, prinsip kehati-hatia juga jangan sampai diabaikan. Pihaknya juga menyarankan masyarakat yang terdampak, misalnya pekerja yang di-PHK atau para guru ngaji yang kini tidak lagi mendapatkan insentif karena kegiatannya libur untuk melaporkan ke kelurahan sehingga bisa dimasukkan sebagai data penerima bantuan.
Untuk membantu pengawasan pendistribusian bansos, kalangan DPR juga mengajak kerja sama media massa dalam menyerap aduan masyarakat. “DPR juga meminta agar pemerintah tidak kaku terkait dengan data penerima bansos dan terus memperbaharuinya,” terang Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto.
Dia pun mengajak seluruh kader Ansor di seluruh Indonesia untuk membangun rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesame masyarakat. “Jangan sampai kasus kelaparan yang menyebabkan meninggalnya saudara kita terulang lagi. Ini menyedihkan sekali,” tandasnya.
Senada dengan Ujang dan Gus Yaqut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang juga mengeluhkan persoalan data yang selalu tidak valid. Dalam rapat-rapat dengan pihak pemerintah, Komisi VIII sudah meminta agar segera dilakukan perbaikan data penerima. "Waktu dilakukan penambahan penerima bantuan non tunai (BNT) dan bantuan langsung tunai (BLT), kita sudah katakan bahwa penerima BNT yang 15,2 juta menjadi 20 juta KK itu segera dituntaskan datanya. Oleh pemerintah menyebutkan itu sudah ada di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)," ungkap dia.
Namun, kata politikus PKB ini, dampak dari virus ini bahwa ada tambahan masyarakat yang terdampak yakni masyarakat miskin baru di luar DTKS, maka perlu disiapkan sekitar 6,7 juta keluarga. Terkait hal ini, Komisi VIII pun sudah mengingatkan agar dilakukan pendataan secara cermat termasuk melibatkan kepala desa yang langsung berhadapan di masyarakat. Sayangnya, kasus salah sasaran penerima terus mencuat, di antaranya yang tambahan 20 ribu di Jakarta. ”Ada PNS, ada orang kaya menerimanya," katanya.
Pihaknya juga menagih janji pemerintah bahwa pada April ini BLT nonreguler sudah semua akan cair. Namun faktanya hingga saat ini belum jelas. Dia mendesak agar bantuan itu segera cair, apalagi di zona-zona merah dengan adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) atau isolasi yang membuat orang semakin terpuruk sehingga bantuan nontunai itu sangat diharapkan.
Marwan mengatakan, percepatan bantuan sangat diharapkan masyarakat. Namun di satu sisi, prinsip kehati-hatia juga jangan sampai diabaikan. Pihaknya juga menyarankan masyarakat yang terdampak, misalnya pekerja yang di-PHK atau para guru ngaji yang kini tidak lagi mendapatkan insentif karena kegiatannya libur untuk melaporkan ke kelurahan sehingga bisa dimasukkan sebagai data penerima bantuan.
Untuk membantu pengawasan pendistribusian bansos, kalangan DPR juga mengajak kerja sama media massa dalam menyerap aduan masyarakat. “DPR juga meminta agar pemerintah tidak kaku terkait dengan data penerima bansos dan terus memperbaharuinya,” terang Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto.
Lihat Juga :