Pergantian Pimpinan Pusat, Besok Fatayat NU Gelar Kongres di Palembang
Rabu, 13 Juli 2022 - 14:34 WIB
Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) berencana menggelar Kongres ke-16 di Jakabaring Sport City Palembang, pada 14–17 Juli 2022. FOTO/IST
JAKARTA - Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) berencana menggelar Kongres ke-16 di Jakabaring Sport City Palembang, pada 14-17 Juli 2022. Kongres ini digelar untuk memilih pimpinan pusat yang tertunda selama 2 tahun akibat pandemi Covid-19.
"Proses regenerasi kepemimpinan di tingkat pusat dilakukan melalui Kongres yang diamanatkan oleh Peraturan Dasar/Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) Fatayat NU. Kongres seharusnya berlangsung lima tahun harus mundur karena situasi pandemi Covid-19," kata Ketua Pelaksana Kongres, Efri Wahdiyah Nasution dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (13/7/2022).
Fatayat NU memiliki sekitar 10 juta anggota yang tersebar di 34 Pimpinan Wilayah pada tingkat provinsi, 480 Pimpinan Cabang pada tingkat kabupaten/kota, Pimpinan Anak Cabang pada tingkat kecamatan, dan Pimpinan Ranting pada tingkat desa/kelurahan di seluruh Indonesia. Rencananya, kongres akan dibuka oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan dihadiri Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati.
Baca juga: Gebyar UMKM dan Festival Kreativitas Fatayat NU Tangerang Resmi Dibuka
Meski kongres tertunda, tapi Fatayat NU tetap berrperan strategis dalam membantu masyarakat menghadapi pandemi. "Fatayat NU tidak hanya melakukan edukasi kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan tetapi juga melakukan berbagai aksi sosial," kata Ketua Umum PP Fatayat NU, Anggia Ermarini.
Ia menjelaskan bahwa perempuan memiliki peran mendasar dan sentral dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Sebab, kecenderungan perempuan bisa mengakomodir dan bertindak sebagai pengelola pangan di lingkungan masing-masing. "Ini berpengaruh besar terhadap ketahanan pangan nasional dan isu stunting yang juga sedang melanda masyarakat tertentu," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR ini.
Menurutnya, restrukturisasi proporsional anggaran program ketahanan pangan di berbagai kementerian harus dilakukan. Tujuannya agar tepat sasaran, bermanfaat, dan sesuai dengan kebutuhan petani. "Fatayat NU sangat tegas mendorong pemenuhan kebutuhan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing dengan memperhatikan daya dukung ekosistem serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim secara berkelanjutan," katanya.
Selain itu, organisasi kemasyarakatan ini juga konsisten mendorong agar tidak ada tawar-menawar untuk menghentikan penebangan hutan alam, tidak boleh mengurangi kawasan konservasi, mengurangi laju deforestasi, dan target ramah lingkungan untuk setiap pembangunan sebagai wujud nyata peran ormas merespons perubahan iklim.
"Proses regenerasi kepemimpinan di tingkat pusat dilakukan melalui Kongres yang diamanatkan oleh Peraturan Dasar/Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) Fatayat NU. Kongres seharusnya berlangsung lima tahun harus mundur karena situasi pandemi Covid-19," kata Ketua Pelaksana Kongres, Efri Wahdiyah Nasution dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (13/7/2022).
Fatayat NU memiliki sekitar 10 juta anggota yang tersebar di 34 Pimpinan Wilayah pada tingkat provinsi, 480 Pimpinan Cabang pada tingkat kabupaten/kota, Pimpinan Anak Cabang pada tingkat kecamatan, dan Pimpinan Ranting pada tingkat desa/kelurahan di seluruh Indonesia. Rencananya, kongres akan dibuka oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan dihadiri Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati.
Baca juga: Gebyar UMKM dan Festival Kreativitas Fatayat NU Tangerang Resmi Dibuka
Meski kongres tertunda, tapi Fatayat NU tetap berrperan strategis dalam membantu masyarakat menghadapi pandemi. "Fatayat NU tidak hanya melakukan edukasi kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan tetapi juga melakukan berbagai aksi sosial," kata Ketua Umum PP Fatayat NU, Anggia Ermarini.
Ia menjelaskan bahwa perempuan memiliki peran mendasar dan sentral dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Sebab, kecenderungan perempuan bisa mengakomodir dan bertindak sebagai pengelola pangan di lingkungan masing-masing. "Ini berpengaruh besar terhadap ketahanan pangan nasional dan isu stunting yang juga sedang melanda masyarakat tertentu," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR ini.
Menurutnya, restrukturisasi proporsional anggaran program ketahanan pangan di berbagai kementerian harus dilakukan. Tujuannya agar tepat sasaran, bermanfaat, dan sesuai dengan kebutuhan petani. "Fatayat NU sangat tegas mendorong pemenuhan kebutuhan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing dengan memperhatikan daya dukung ekosistem serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim secara berkelanjutan," katanya.
Selain itu, organisasi kemasyarakatan ini juga konsisten mendorong agar tidak ada tawar-menawar untuk menghentikan penebangan hutan alam, tidak boleh mengurangi kawasan konservasi, mengurangi laju deforestasi, dan target ramah lingkungan untuk setiap pembangunan sebagai wujud nyata peran ormas merespons perubahan iklim.
(abd)
tulis komentar anda