Masyarakat Puas, Parpol Bakal Percaya Diri Dukung Kebijakan Jokowi
Selasa, 12 Juli 2022 - 21:27 WIB
Presiden Jokowi saat membagikan Bansos dan meninjau harga kebutuhan pokok di Pasar Peterongan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Selasa (5/7/2022). Foto/BPMI Setpres
JAKARTA - Kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) meningkat berdasarkan hasil survei terbaru lembaga Indikator Politik Indonesia ( IPI ). Kondisi tersebut diyakini berdampak pada stabilitas politik, terutama dukungan partai politik (parpol) terhadap pemerintah.
"Kalau kepuasan publik di atas ambang batas psikologis, tentu saja ketua umum partai politik masih berada di zona nyaman ketika harus mendukung kebijakan Presiden," ujar Pengamat Politik dari Indikator Politik Indonesia Kennedy Muslim, Selasa (12/7/2022).
Adapun tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia per Juni 2022 sebesar 67,5%, naik 7,6% dibandingkan hasil survei pada April. Saat itu, kepuasan publik pada kinerja Presiden Jokowi berada di 59,9%.
Sedangkan tingkat ketidakpuasan publik terhadap Presiden Jokowi saat ini hanya 30,2%. Ken mengatakan, ketidakpuasan terhadap kinerja Presiden masih di ambang batas normal. Sedangkan angka kepuasan sangat positif untuk menjaga dukungan terhadap pemerintah.
"Kepuasan publik terhadap kinerja Presiden sangat berpengaruh pada konstalasi politik. Apabila Presiden gagal menjaga tren di atas 65% atau menyentuh di bawah 65%, tentu partai akan menjaga jarak dengan pemerintah," tuturnya.
Menurut survei Indikator Politik Indonesia, sambung dia, kepuasan publik meningkat lantaran ada perbaikan di lima aspek, yakni pemberantasan korupsi, penegakan hukum, ekonomi nasional, ekonomi rumah tangga, politik, dan keamanan. Namun, survei tersebut juga menyebutkan beberapa hal yang harus dibenahi oleh pemerintah.
"Ini tren positif, meski masih ada catatan masalah mendesak seperti stabilitas harga pokok jadi masalah utama, harga minyak goreng meski ada penurunan, tapi masih cukup tinggi," ucapnya.
Dirinya pun mengingatkan bahwa isu ekonomi selalu menjadi penentu kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Ancaman yang harus pemerintah antisipasi seperti naiknya harga bahan bakar minyak dan inflasi.
Kemudian, aspek lain yang tidak bisa dikesampingkan, yakni penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. "Menjaga stabilitas makro ekonomi tentu harus sangat diperhatikan," pungkasnya.
"Kalau kepuasan publik di atas ambang batas psikologis, tentu saja ketua umum partai politik masih berada di zona nyaman ketika harus mendukung kebijakan Presiden," ujar Pengamat Politik dari Indikator Politik Indonesia Kennedy Muslim, Selasa (12/7/2022).
Adapun tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia per Juni 2022 sebesar 67,5%, naik 7,6% dibandingkan hasil survei pada April. Saat itu, kepuasan publik pada kinerja Presiden Jokowi berada di 59,9%.
Sedangkan tingkat ketidakpuasan publik terhadap Presiden Jokowi saat ini hanya 30,2%. Ken mengatakan, ketidakpuasan terhadap kinerja Presiden masih di ambang batas normal. Sedangkan angka kepuasan sangat positif untuk menjaga dukungan terhadap pemerintah.
"Kepuasan publik terhadap kinerja Presiden sangat berpengaruh pada konstalasi politik. Apabila Presiden gagal menjaga tren di atas 65% atau menyentuh di bawah 65%, tentu partai akan menjaga jarak dengan pemerintah," tuturnya.
Menurut survei Indikator Politik Indonesia, sambung dia, kepuasan publik meningkat lantaran ada perbaikan di lima aspek, yakni pemberantasan korupsi, penegakan hukum, ekonomi nasional, ekonomi rumah tangga, politik, dan keamanan. Namun, survei tersebut juga menyebutkan beberapa hal yang harus dibenahi oleh pemerintah.
"Ini tren positif, meski masih ada catatan masalah mendesak seperti stabilitas harga pokok jadi masalah utama, harga minyak goreng meski ada penurunan, tapi masih cukup tinggi," ucapnya.
Dirinya pun mengingatkan bahwa isu ekonomi selalu menjadi penentu kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Ancaman yang harus pemerintah antisipasi seperti naiknya harga bahan bakar minyak dan inflasi.
Kemudian, aspek lain yang tidak bisa dikesampingkan, yakni penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. "Menjaga stabilitas makro ekonomi tentu harus sangat diperhatikan," pungkasnya.
(rca)
tulis komentar anda