Dewas Lepas Tangan, Giliran KPK Didesak Usut Dugaan Gratifikasi Lili Pintauli
Selasa, 12 Juli 2022 - 08:54 WIB
"Kalau KPK tidak bisa, ya bisa Jaksa Agung atau polisi, tapi malu kalau yang tangani Kejagung atau kepolisian, mestinya tetap kembali ke KPK dilakukan proses hukum pidananya," ucap Bonyamin.
Lebih lanjut, Boyamin menduga Lili Pintauli telah melanggar Pasal 36 UU KPK nomor 19 tahun 2019 terkait dugaan gratifikasi dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mendesak Dewas KPK membatalkan penetapan untuk menggugurkan sidang pelanggaran etik Lili Pintauli.
"ICW mendesak agar Dewan Pengawas membatalkan penetapan dan melanjutkan proses sidang etik terhadap Lili Pintauli Siregar," kata Kurnia.
Dewan Pengawas, kata dia, harus melanjutkan pemeriksaan bukti-bukti awal yang telah dimiliki kepada aparat penegak hukum jika ada dugaan kuat adanya gratifikasi yang dianggap suap.
"Dewan Pengawas seharusnya tetap melanjutkan proses sidang pelanggaran etik. Karena dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Lili terjadi saat dirinya menjabat sebagai pimpinan KPK," jelas Kurnia.
Lebih lanjut, Boyamin menduga Lili Pintauli telah melanggar Pasal 36 UU KPK nomor 19 tahun 2019 terkait dugaan gratifikasi dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mendesak Dewas KPK membatalkan penetapan untuk menggugurkan sidang pelanggaran etik Lili Pintauli.
"ICW mendesak agar Dewan Pengawas membatalkan penetapan dan melanjutkan proses sidang etik terhadap Lili Pintauli Siregar," kata Kurnia.
Dewan Pengawas, kata dia, harus melanjutkan pemeriksaan bukti-bukti awal yang telah dimiliki kepada aparat penegak hukum jika ada dugaan kuat adanya gratifikasi yang dianggap suap.
"Dewan Pengawas seharusnya tetap melanjutkan proses sidang pelanggaran etik. Karena dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Lili terjadi saat dirinya menjabat sebagai pimpinan KPK," jelas Kurnia.
Lihat Juga :