Wamenkumham: Draft Terbaru RKUHP Harus Dibuka Sebelum Disahkan
Rabu, 06 Juli 2022 - 14:39 WIB
Wamenkumham Edward Omar mengatakan yang harus membuka draft terbaru RUU KUHP adalah DPR.
JAKARTA - Wakil Menteri Hukum dan HAM RI Edward Omar Sharif Hiariej menyebutkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( RKUHP ) sudah seharusnya dibuka terlebih dahulu ke publik sebelum disahkan.
Hal tersebut ia sampaikan kepada awak media usai Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI terkait Penyerahan Penjelasan 14 poin krusial dari Pemerintah terkait RUU Operan pada Rabu (6/7/2022) di lobby Ruang Rapat Komisi III DPR, Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. "Tidak mungkin disahkan sebelum dibuka (ke publik)," tegas Edward.
Namun demikian, yang bertugas membuka draft terbaru RKUHP hal tersebut adalah DPR. "Kan di DPR, biar DPR yang kemudian membuka, bahwa ini hasil penyempurnaan dari pemerintah," terang Edward.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, pemerintah dan DPR masih membuka ruang dialog untuk perbaikan terhadap 14 isu kontroversial yang ada di dalam RUU KUHP.
14 isu krusial dalam RKUHP tersebut adalah:
1. Hukum adat (Pasal 2)
2. Pidana mati (Pasal 11)
3. Penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 218)
4. Tindak pidana karena memiliki kekuatan gaib (Pasal 252)
Hal tersebut ia sampaikan kepada awak media usai Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI terkait Penyerahan Penjelasan 14 poin krusial dari Pemerintah terkait RUU Operan pada Rabu (6/7/2022) di lobby Ruang Rapat Komisi III DPR, Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. "Tidak mungkin disahkan sebelum dibuka (ke publik)," tegas Edward.
Namun demikian, yang bertugas membuka draft terbaru RKUHP hal tersebut adalah DPR. "Kan di DPR, biar DPR yang kemudian membuka, bahwa ini hasil penyempurnaan dari pemerintah," terang Edward.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, pemerintah dan DPR masih membuka ruang dialog untuk perbaikan terhadap 14 isu kontroversial yang ada di dalam RUU KUHP.
14 isu krusial dalam RKUHP tersebut adalah:
1. Hukum adat (Pasal 2)
2. Pidana mati (Pasal 11)
3. Penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 218)
4. Tindak pidana karena memiliki kekuatan gaib (Pasal 252)
tulis komentar anda