Fadli Zon Kritik Booster Jadi Syarat Perjalanan: Kok Mempersulit Rakyat?
Selasa, 05 Juli 2022 - 11:53 WIB
Menurut Fadli Zon, bila negara lain mempermudah warganya di pengujung pandemi, Indonesia sebaliknya mempersulit rakyat. Foto/ook.SINDOnews
JAKARTA - Pemerintah menerapkan aturan wajib vaksin booster untuk masyarakat yang bepergian menggunakan fasilitas pesawat udara. Kebijakan ini kembali menuai kritik karena dianggap mempersulit masyarakat.
Mantan Wakil Ketua DPR Fadli Zon mempertanyakan aturan tersebut. Menurut dia, apa yang dilakukan pemerintah sama sekali bertolak belakang dengan jargon mempermudah layanan kepada masyarakat.
Apalagi, kata wakil ketua umum Partai Gerindra ini, dunia secara umum telah memasuki akhir pandemic Covid-19. Jangankan vaksin booster, bahkan memakai masker saja sudah hampir tidak ada lagi negara yang mewajibkan warganya.
”Seharusnya sdh di ujung pandemi, di Eropa, AS n benua lain hampir tak ada yg pakai masker bahkan tak ditanya vaksin booster. Knp mempersulit mobilitas rakyat?” tulis Fadli yang juga anggota Komisi I DPR itu lewat akun Twitter, Selasa (55/7/2022).
Sebelumnya, Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa wajib vaksin booster sebagai syarat mobilitas masyarakat akan diterapkan paling lama dua pekan lagi. Kebijakan tersebut akan diatur melalui aturan satgas dan turunan lain.
"Pemerintah akan mengubah dan memberlakukan persyaratan vaksinasi booster sebagai syarat mobilitas masyarakat ke area publik. Selain itu, pemerintah juga akan menerapkan persyaratan vaksinasi booster sebagai syarat perjalanan baik udara, darat, maupun laut, yang akan dilakukan maksimal dua minggu lagi," ujar Menko Luhut dalam keterangan resmi, Senin (4/7/2022).
"Untuk mendorong vaksinasi booster, syarat perjalanan dan masuk tempat umum seperti mal dan perkantoran, akan diubah jadi vaksinasi booster. Sentra vaksinasi di berbagai tempat, seperti bandara, stasiun kereta, terminal, dan pusat perbelanjaan juga akan diaktifkan kembali untuk memudahkan masyarakat mengakses vaksinasi," kata Luhut.
Mantan Wakil Ketua DPR Fadli Zon mempertanyakan aturan tersebut. Menurut dia, apa yang dilakukan pemerintah sama sekali bertolak belakang dengan jargon mempermudah layanan kepada masyarakat.
Apalagi, kata wakil ketua umum Partai Gerindra ini, dunia secara umum telah memasuki akhir pandemic Covid-19. Jangankan vaksin booster, bahkan memakai masker saja sudah hampir tidak ada lagi negara yang mewajibkan warganya.
”Seharusnya sdh di ujung pandemi, di Eropa, AS n benua lain hampir tak ada yg pakai masker bahkan tak ditanya vaksin booster. Knp mempersulit mobilitas rakyat?” tulis Fadli yang juga anggota Komisi I DPR itu lewat akun Twitter, Selasa (55/7/2022).
Sebelumnya, Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa wajib vaksin booster sebagai syarat mobilitas masyarakat akan diterapkan paling lama dua pekan lagi. Kebijakan tersebut akan diatur melalui aturan satgas dan turunan lain.
"Pemerintah akan mengubah dan memberlakukan persyaratan vaksinasi booster sebagai syarat mobilitas masyarakat ke area publik. Selain itu, pemerintah juga akan menerapkan persyaratan vaksinasi booster sebagai syarat perjalanan baik udara, darat, maupun laut, yang akan dilakukan maksimal dua minggu lagi," ujar Menko Luhut dalam keterangan resmi, Senin (4/7/2022).
"Untuk mendorong vaksinasi booster, syarat perjalanan dan masuk tempat umum seperti mal dan perkantoran, akan diubah jadi vaksinasi booster. Sentra vaksinasi di berbagai tempat, seperti bandara, stasiun kereta, terminal, dan pusat perbelanjaan juga akan diaktifkan kembali untuk memudahkan masyarakat mengakses vaksinasi," kata Luhut.
(muh)
tulis komentar anda