Dilema TKA China dan Pekerja Lokal
Jum'at, 26 Juni 2020 - 08:00 WIB
Kisruh atas penolakan TKA Negeri Tirai Bambu itu ditanggapi Kedutaan Besar (Kedubes) China untuk Indonesia. Sebagaimana disampaikan Kanselor Bidang Ekonomi dan Bisnis, Kedubes China, Wang Liping bahwa para pekerja yang didatangkan ke Indonesia dipastikan negatif dari virus korona. Dan, perusahaan China tunduk sepenuhnya pada aturan yang berlaku di Indonesia. Para pekerja di bidang teknis dengan masa kontrak sekitar enam bulan telah dilengkapi sertifikat kesehatan. Bagi pihak China, kedatangan tenaga ahli, teknisi dan terampil sulit dihindari seiring terus meningkatnya kerja sama ekonomi antara China dan Indonesia.
Mendatangkan pekerja, seperti diakui pihak China bahwa perusahaan mengeluarkan biaya lebih besar ketimbang mempekerjakan pekerja lokal. Sebagai perbandingan, upah pekerja China sekitar USD30.000 atau sekitar Rp450 juta dengan kurs Rp15.000 per tahun ditambah biaya penerbangan dan akomodasi. Bandingkan pekerja lokal hanya digaji sekitar 10% dari total gaji pekerja China. Kalau disuruh memilih, sudah pasti perusahaan akan mencari pekerja lokal karena gajinya lebih murah. Namun, masalahnya, daerah sekitar proyek tak mampu menyediakan cukup pekerja terampil yang dibutuhkan. Itulah salah satu alasan mendatangkan pekerja dari China meski perusahaan harus membayar mahal daripada proyek tidak jalan.
Persoalan TKA memang selalu mengundang pertanyaan di tengah masyarakat. Apalagi, dalam situasi sekarang di mana jutaan masyarakat kena PHK sebagai dampak pandemi Covid-19, justru pemerintah mendatangkan pekerja asing. Bukan sepenuhnya salah masyarakat kalau memberikan penolakan. Pemerintah harus lebih intensif menyosialisasikan ke masyarakat aturan bagi pekerja asing. Pemerintah menetapkan penggunaan pekerja asing diizinkan sepanjang proyek yang dikerjasamakan menyangkut proyek strategis nasional (PSN). Nah , proyek yang dikerjakan VDNI masuk kategori PSN. Selain itu, perlu dikoreksi bahwa koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam kasus TKA di Konawe lemah sekali sehingga membuat masyarakat dalam kebingungan.
Mendatangkan pekerja, seperti diakui pihak China bahwa perusahaan mengeluarkan biaya lebih besar ketimbang mempekerjakan pekerja lokal. Sebagai perbandingan, upah pekerja China sekitar USD30.000 atau sekitar Rp450 juta dengan kurs Rp15.000 per tahun ditambah biaya penerbangan dan akomodasi. Bandingkan pekerja lokal hanya digaji sekitar 10% dari total gaji pekerja China. Kalau disuruh memilih, sudah pasti perusahaan akan mencari pekerja lokal karena gajinya lebih murah. Namun, masalahnya, daerah sekitar proyek tak mampu menyediakan cukup pekerja terampil yang dibutuhkan. Itulah salah satu alasan mendatangkan pekerja dari China meski perusahaan harus membayar mahal daripada proyek tidak jalan.
Persoalan TKA memang selalu mengundang pertanyaan di tengah masyarakat. Apalagi, dalam situasi sekarang di mana jutaan masyarakat kena PHK sebagai dampak pandemi Covid-19, justru pemerintah mendatangkan pekerja asing. Bukan sepenuhnya salah masyarakat kalau memberikan penolakan. Pemerintah harus lebih intensif menyosialisasikan ke masyarakat aturan bagi pekerja asing. Pemerintah menetapkan penggunaan pekerja asing diizinkan sepanjang proyek yang dikerjasamakan menyangkut proyek strategis nasional (PSN). Nah , proyek yang dikerjakan VDNI masuk kategori PSN. Selain itu, perlu dikoreksi bahwa koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam kasus TKA di Konawe lemah sekali sehingga membuat masyarakat dalam kebingungan.
(ras)
Lihat Juga :