Sesalkan Pembakaran Bendera Partai, PDIP: Ada Pihak Sengaja Memancing di Air Keruh
Kamis, 25 Juni 2020 - 06:10 WIB
Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto sangat menyesalkan aksi provokasi yang dilakukan dengan membakar bendera partai. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sangat menyesalkan aksi provokasi yang dilakukan dengan membakar bendera partai. Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto memandang aksi tersebut sebagai bentuk provokasi.
"PDI Perjuangan ini partai militan, kami punya kekuatan grass-roots, dan kekuatan ini kami dedikasikan sepenuhnya bagi kepentingan bangsa dan negara. Meskipun ada pihak yang sengaja memancing di air keruh, termasuk aksi provokasi dengan membakar bendera Partai, kami percaya rakyat tidak akan mudah terprovokasi," ujar Hasto kepada wartawan, Rabu (24/6/2020). (Baca juga: Soal Demo Tolak RUU HIP, Wakil Pimpinan MPR: Kami Dengarkan Semua Aspirasi)
Menurut Hasto, seluruh kekuatan partai saat ini fokus pada upaya membantu rakyat di dalam melawan pandemi COVID-19. Menurutnya, presiden, wapres dan seluruh jajaran kabinet didukung oleh seluruh kader PDIP yang antara lain terdiri dari 128 anggota DPR RI, 18 Ketua DPRD, 416 anggota DPRD Provinsi, 3232 anggota DPRD Kabupaten/Kota dan 237 kepala daerah dan wakil kepala daerah serta 1,43 juta pengurus Partai, menyatu dengan rakyat memerangi COVID-19 dengan seluruh dampaknya secara sosial dan ekonomi. "Itulah skala prioritas kita bersama," ucapnya.
Karena itulah, menurut Hasto, mereka yang telah membakar bendera partai maka PDIP dengan tegas menempuh jalan hukum. "Jalan hukum inilah yang dilakukan oleh PDI pada tahun 1996, ketika pemerintahan yang otoriter mematikan demokrasi," tutur dia.
Adapun berkaitan dengan proses pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila, lanjut Hasto, sikap PDIP sejak awal menegaskan bahwa partai mendengarkan aspirasi tersebut dan pihaknya terus kedepankan dialog.
"Rancangan Undang-undang selalu terbuka terhadap koreksi dan perubahan, agar seirama dengan suasana kebatinan rakyat. Jadi sebaiknya semua menahan diri dan menghindarkan dari berbagai bentuk provokasi," jelasnya.
Selain itu, Hasto menganggap Indonesia adalah negara besar yang begitu beragam. Dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas hingga ke Rote sangat majemuk. (Baca juga: Gabungan Ormas Islam Minta Inisiator RUU HIP Ditangkap)
"Kita bersatu karena Pancasila. Kita harus belajar dari konflik di Suriah, Yaman, Libya dan lain-lain. Rakyat di negara-negara tersebut akhirnya menjadi korban. Indonesia memiliki nilai luhur untuk bermusyawarah, jadi itulah yang harusnya kita kedepankan. Untuk itu mari kedepankan proses hukum dan seluruh kader-kader PDI Perjuangan diinstruksikan agar tidak terprovokasi," pungkasnya.
"PDI Perjuangan ini partai militan, kami punya kekuatan grass-roots, dan kekuatan ini kami dedikasikan sepenuhnya bagi kepentingan bangsa dan negara. Meskipun ada pihak yang sengaja memancing di air keruh, termasuk aksi provokasi dengan membakar bendera Partai, kami percaya rakyat tidak akan mudah terprovokasi," ujar Hasto kepada wartawan, Rabu (24/6/2020). (Baca juga: Soal Demo Tolak RUU HIP, Wakil Pimpinan MPR: Kami Dengarkan Semua Aspirasi)
Menurut Hasto, seluruh kekuatan partai saat ini fokus pada upaya membantu rakyat di dalam melawan pandemi COVID-19. Menurutnya, presiden, wapres dan seluruh jajaran kabinet didukung oleh seluruh kader PDIP yang antara lain terdiri dari 128 anggota DPR RI, 18 Ketua DPRD, 416 anggota DPRD Provinsi, 3232 anggota DPRD Kabupaten/Kota dan 237 kepala daerah dan wakil kepala daerah serta 1,43 juta pengurus Partai, menyatu dengan rakyat memerangi COVID-19 dengan seluruh dampaknya secara sosial dan ekonomi. "Itulah skala prioritas kita bersama," ucapnya.
Karena itulah, menurut Hasto, mereka yang telah membakar bendera partai maka PDIP dengan tegas menempuh jalan hukum. "Jalan hukum inilah yang dilakukan oleh PDI pada tahun 1996, ketika pemerintahan yang otoriter mematikan demokrasi," tutur dia.
Adapun berkaitan dengan proses pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila, lanjut Hasto, sikap PDIP sejak awal menegaskan bahwa partai mendengarkan aspirasi tersebut dan pihaknya terus kedepankan dialog.
"Rancangan Undang-undang selalu terbuka terhadap koreksi dan perubahan, agar seirama dengan suasana kebatinan rakyat. Jadi sebaiknya semua menahan diri dan menghindarkan dari berbagai bentuk provokasi," jelasnya.
Selain itu, Hasto menganggap Indonesia adalah negara besar yang begitu beragam. Dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas hingga ke Rote sangat majemuk. (Baca juga: Gabungan Ormas Islam Minta Inisiator RUU HIP Ditangkap)
"Kita bersatu karena Pancasila. Kita harus belajar dari konflik di Suriah, Yaman, Libya dan lain-lain. Rakyat di negara-negara tersebut akhirnya menjadi korban. Indonesia memiliki nilai luhur untuk bermusyawarah, jadi itulah yang harusnya kita kedepankan. Untuk itu mari kedepankan proses hukum dan seluruh kader-kader PDI Perjuangan diinstruksikan agar tidak terprovokasi," pungkasnya.
(kri)
tulis komentar anda