Anggota Komisi VI DPR Ingatkan Luhut Ada yang Lebih Penting dari Pemindahan Kantor Sawit

Deddy awalnya juga berharap Luhut membedah struktur industri sawit dan minyak goreng secara menyeluruh. Memilah-milah perusahaan mana yang izin konsesinya tidak akan diperpanjang jika izinnya habis di masa depan, agar bisa didistribusikan kepada rakyat atau dikuasai negara. Selain itu, audit terhadap pelaksanaan konsep plasma-inti yang banyak menyebabkan konflik dan penderitaan bagi rakyat, terutama di Pulau Kalimantan.

"Kalau itu yang terjadi, saya angkat topi untuk Pak Luhut, tapi ternyata kan tidak ada pemikiran ke sana, terus terang saya kecewa," katanya.

Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan mengaku ada perusahaan kelapa sawit yang menyetor pajak ke Singapura. Padahal, aktivitas produksi perusahaan justru di Indonesia. Luhut geram, lantaran sikap perusahaan kelapa sawit yang dimaksud dinilai tidak adil. Dia pun menyambangi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mendorong audit dan investigasi sejumlah perusahaan kelapa sawit.

"Kenapa ada yang tidak suka di audit kelapa sawit itu? Ada perusahaan yang markasnya di Singapura," ungkap Luhut saat ditemui wartawan di kawasan BPKP, Rabu (15/6/2022).

Jutaan hektar perkebunan kelapa sawit, lanjut Luhut, harus dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa Indonesia dan bukan kepentingan bangsa lain. "Masa kita punya jutaan hektare kelapa sawit, ada yang markasnya di luar, bayar pajak di luar (Singapura), dia enak-enak terima duit. Tidak adilkan. Masa ada yang tidak punya plasma, tinggalnya di luar lagi, adil gak?" ujar dia.