Mendagri Berharap Calon Kepala Daerah Tonjolkan Gagasan Tangani Covid-19
Rabu, 24 Juni 2020 - 08:40 WIB
Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berharap calon kepala daerah lebih menonjolkan gagasan dan solusi menangani pagebluk Covid-19. Dia juga meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bersikap netral dalam Pilkada Serentak 2020 .
"Kemudian yang berkaitan dengan masalah manajemen, kami berharap pada teman-teman Bawaslu, semua jajaran, karena posisi Bawaslu dalam kontestasi pilkada ini adalah wasit. Kami berharap bisa menjadi wasit yang betul-betul baik, objektif, dan netral," ujarnya dalam acara Launching Pengawasan dan Pemutakhiran Indeks Kerawanan Pilkada Tahun 2020 di Bawaslu, Jakarta, Selasa (23/6/2020).
Tito mendorong pilkada ini agar menjadi ajang adu gagasan dalam penanganan Covid-19. Hal itu dinilai akan mampu meredam konflik yang biasa terjadi, seperti isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Pagebluk Covid-19 ini memberikan dampak multidimensi ke banyak sektor, ekonomi, dan sosial.
"Maka dapat menegasi atau mereduksi potensi isu-isu yang sering kali menjadi masalah dalam pilkada, masalah suku, ras, dan keagamaan. Ini bisa ditekan dengan adanya isu tentang penanganan Covid-19," tuturnya. ( ).
Isu penanganan Covid-19 diprediksi menjadi jualan para kandidat pemimpin daerah, baik petahana maupun penantang. Mereka harus bisa meyakinkan masyarakat dengan gagasan, ide, dan inovasi yang akan dilakukan dalam menangani pagebluk Covid-19 beserta dampaknya.
"Ini adalah adu gagasan untuk menekan penyebaran Covid. Nanti akan dinilai oleh masyarakatnya apakah mampu atau tidak menangani Covid," terang mantan Kapolri itu.
Dalam pelaksanaan pilkada di 270 daerah ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadi lembaga yang sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) agar membantu anggaran dan mengawal jalannya pesta demokrasi lokal ini.
"Kemendagri akan terus mendukung upaya-upaya dari KPU, Bawaslu dan juga teman-teman yang menjadi stakeholder dalam menangani Pemilu. Semoga Pilkada 9 Desember 2020 dalam semua tahapan ini dapat berjalan lancar dan tidak terjadi konflik fisik," pungkasnya.
"Kemudian yang berkaitan dengan masalah manajemen, kami berharap pada teman-teman Bawaslu, semua jajaran, karena posisi Bawaslu dalam kontestasi pilkada ini adalah wasit. Kami berharap bisa menjadi wasit yang betul-betul baik, objektif, dan netral," ujarnya dalam acara Launching Pengawasan dan Pemutakhiran Indeks Kerawanan Pilkada Tahun 2020 di Bawaslu, Jakarta, Selasa (23/6/2020).
Tito mendorong pilkada ini agar menjadi ajang adu gagasan dalam penanganan Covid-19. Hal itu dinilai akan mampu meredam konflik yang biasa terjadi, seperti isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Pagebluk Covid-19 ini memberikan dampak multidimensi ke banyak sektor, ekonomi, dan sosial.
"Maka dapat menegasi atau mereduksi potensi isu-isu yang sering kali menjadi masalah dalam pilkada, masalah suku, ras, dan keagamaan. Ini bisa ditekan dengan adanya isu tentang penanganan Covid-19," tuturnya. ( ).
Isu penanganan Covid-19 diprediksi menjadi jualan para kandidat pemimpin daerah, baik petahana maupun penantang. Mereka harus bisa meyakinkan masyarakat dengan gagasan, ide, dan inovasi yang akan dilakukan dalam menangani pagebluk Covid-19 beserta dampaknya.
"Ini adalah adu gagasan untuk menekan penyebaran Covid. Nanti akan dinilai oleh masyarakatnya apakah mampu atau tidak menangani Covid," terang mantan Kapolri itu.
Dalam pelaksanaan pilkada di 270 daerah ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadi lembaga yang sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) agar membantu anggaran dan mengawal jalannya pesta demokrasi lokal ini.
"Kemendagri akan terus mendukung upaya-upaya dari KPU, Bawaslu dan juga teman-teman yang menjadi stakeholder dalam menangani Pemilu. Semoga Pilkada 9 Desember 2020 dalam semua tahapan ini dapat berjalan lancar dan tidak terjadi konflik fisik," pungkasnya.
(zik)
tulis komentar anda