Politikus PDIP Minta Luhut Tak Mudah Baper ke DPR
Jum'at, 10 Juni 2022 - 17:47 WIB
Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Sitorus meminta Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan tidak antikritik dan menganggap remeh fungsi pengawasan DPR. FOTO/DOK.DPR
JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Sitorus meminta Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan tidak antikritik dan menganggap remeh fungsi pengawasan DPR. Dalam rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Kamis (9/6/2022), Luhut meminta Anggota DPR tidak menyerang dirinya demi mencari popularitas.
Menurut Deddy, DPR memiliki tugas pengawasan yang bentuknya bisa berupa kritik atau masukan. Salah satu contohnya adalah mengkritik rencana kenaikan tarif tiket masuk ke kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah.
"Seharusnya sebagai seorang pejabat senior beliau paham dan tidak mudah baper (bawa perasaan), tinggal pilih mana kritik yang argumentatif dan konstruktif dan abaikan yang bentuknya hanya kenyiyiran belaka," kata Deddy.
Sebagai Anggota Komisi VI DPR yang menjadi mitra PT Taman Wisata Candi (TWC) dan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney), politikus PDIP ini mengaku tahu persis kondisi Candi Borobudur dan perbaikan yang dilakukan. Selama ini pengelolaan Candi Borobudur terbukti tidak efektif dan terjadi kerusakan yang diakibatkan manajemen pemeliharaan dan pengawasan yang kurang optimal.
Pihaknya melihat pengelola tidak secara konsisten dan efektif memberikan panduan, mengingatkan wisatawan, mengatur flow dan kapasitas pengunjung, memberikan sanksi dan sebagainya. Padahal pengawasan dan edukasi mudah dilakukan, baik secara konvensional maupun dengan menggunakan peralatan CCTV dan multimedia.
"Jadi tidak boleh hanya menyalahkan pengunjung, manajemen juga harus berbenah," kata katanya.
Menurut Deddy, yang menjadi persoalan adalah rencana menaikkan tiket naik ke Candi Borobudur menggunakan dalih konservasi. "Kalau masalahnya adalah konservasi, maka yang harus dibatasi adalah jumlah pengunjungnya dan pengawasan terhadap pengunjung yang naik ke candi, bukan dengan menaikkan tiket, sehingga terkesan hanya orang kaya yang boleh naik," ujarnya.
Baca juga: Luhut ke Anggota DPR: Jangan Cari Popularitas dengan Nyerang Saya
Deddy tidak keberatan bila jumlah orang yang boleh naik ke Candi Borobudur dibatasi. Namun bukan dengan dasar kemampuan keuangan pengunjung. Seharusnya yang dilakukan adalah mengurangi volume orang, menurunkan jumlah titik atau spot yang boleh diakses wisatawan, mengurangi frekuensi orang boleh naik ke Candi.
Menurut Deddy, DPR memiliki tugas pengawasan yang bentuknya bisa berupa kritik atau masukan. Salah satu contohnya adalah mengkritik rencana kenaikan tarif tiket masuk ke kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah.
"Seharusnya sebagai seorang pejabat senior beliau paham dan tidak mudah baper (bawa perasaan), tinggal pilih mana kritik yang argumentatif dan konstruktif dan abaikan yang bentuknya hanya kenyiyiran belaka," kata Deddy.
Sebagai Anggota Komisi VI DPR yang menjadi mitra PT Taman Wisata Candi (TWC) dan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney), politikus PDIP ini mengaku tahu persis kondisi Candi Borobudur dan perbaikan yang dilakukan. Selama ini pengelolaan Candi Borobudur terbukti tidak efektif dan terjadi kerusakan yang diakibatkan manajemen pemeliharaan dan pengawasan yang kurang optimal.
Pihaknya melihat pengelola tidak secara konsisten dan efektif memberikan panduan, mengingatkan wisatawan, mengatur flow dan kapasitas pengunjung, memberikan sanksi dan sebagainya. Padahal pengawasan dan edukasi mudah dilakukan, baik secara konvensional maupun dengan menggunakan peralatan CCTV dan multimedia.
"Jadi tidak boleh hanya menyalahkan pengunjung, manajemen juga harus berbenah," kata katanya.
Menurut Deddy, yang menjadi persoalan adalah rencana menaikkan tiket naik ke Candi Borobudur menggunakan dalih konservasi. "Kalau masalahnya adalah konservasi, maka yang harus dibatasi adalah jumlah pengunjungnya dan pengawasan terhadap pengunjung yang naik ke candi, bukan dengan menaikkan tiket, sehingga terkesan hanya orang kaya yang boleh naik," ujarnya.
Baca juga: Luhut ke Anggota DPR: Jangan Cari Popularitas dengan Nyerang Saya
Deddy tidak keberatan bila jumlah orang yang boleh naik ke Candi Borobudur dibatasi. Namun bukan dengan dasar kemampuan keuangan pengunjung. Seharusnya yang dilakukan adalah mengurangi volume orang, menurunkan jumlah titik atau spot yang boleh diakses wisatawan, mengurangi frekuensi orang boleh naik ke Candi.
Lihat Juga :
tulis komentar anda