Tito Karnavian Paparkan Target Kinerja Kemendagri Tahun 2023
Kamis, 09 Juni 2022 - 16:10 WIB
Mendagri Tito Karnavian menjabarkan target kinerja Kemendagri 2023. Hal ini dikatakan Tito saat Rapat Kerja Bersama Komisi II DPR, Jakarta, Selasa (7/6/2022). Foto/Ist
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjabarkan target kinerja Kemendagri Tahun 2023. Hal ini dikatakan Tito Karnavian saat Rapat Kerja Bersama Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/6/2022).
Itu meliputi indeks demokrasi Indonesia mencapai capai 78,37 poin dan jumlah daerah dengan indeks penyelenggaraan layanan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) kategori baik dengan target semuanya 100 persen.
"Tidak apa-apa ambisius sedikit," ujarnya.
Selanjutnya, persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) dengan target 80 persen, pengawasan pemerintahan daerah ditargetkan sebesar 100 persen.
Tito menjelaskan, jumlah lembaga pengguna berdasarkan MoU data kependudukan untuk layanan publik 2.873 lembaga pengguna, indeks kinerja kepala daerah, dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah target nilainya 80 poin.
Kemudian, rata-rata indeks pengelolaan keuangan daerah diharapkan nilainya baik semua, persentase desa dengan indeks penyelenggaraan pemerintahan desa dengan kategori baik dengan target nilai 60 poin.
"Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 jam pelajaran per tahun dengan target 70 persen, dan Indeks kepuasan stakeholder terhadap kinerja alumni IPDN dengan target 35,40 poin," jelasnya.
Selain itu, Tito mengatakan, Kemendagri telah menetapkan arah kebijakan tahun 2023 di antaranya penguatan stabilitas politik dalam negeri, kualitas demokrasi di daerah, ketahanan sosial, ekonomi, budaya, dukungan persiapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
"Kemendagri berkomitmen mendukung persiapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024," tutupnya.
Itu meliputi indeks demokrasi Indonesia mencapai capai 78,37 poin dan jumlah daerah dengan indeks penyelenggaraan layanan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) kategori baik dengan target semuanya 100 persen.
"Tidak apa-apa ambisius sedikit," ujarnya.
Selanjutnya, persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) dengan target 80 persen, pengawasan pemerintahan daerah ditargetkan sebesar 100 persen.
Tito menjelaskan, jumlah lembaga pengguna berdasarkan MoU data kependudukan untuk layanan publik 2.873 lembaga pengguna, indeks kinerja kepala daerah, dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah target nilainya 80 poin.
Kemudian, rata-rata indeks pengelolaan keuangan daerah diharapkan nilainya baik semua, persentase desa dengan indeks penyelenggaraan pemerintahan desa dengan kategori baik dengan target nilai 60 poin.
"Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 jam pelajaran per tahun dengan target 70 persen, dan Indeks kepuasan stakeholder terhadap kinerja alumni IPDN dengan target 35,40 poin," jelasnya.
Selain itu, Tito mengatakan, Kemendagri telah menetapkan arah kebijakan tahun 2023 di antaranya penguatan stabilitas politik dalam negeri, kualitas demokrasi di daerah, ketahanan sosial, ekonomi, budaya, dukungan persiapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
"Kemendagri berkomitmen mendukung persiapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024," tutupnya.
(maf)
tulis komentar anda