Alasan Gerindra Pecat M Taufik karena Prabowo Kalah di Jakarta saat Pilpres 2019
Selasa, 07 Juni 2022 - 14:55 WIB
Wakil Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra, Wihadi Wiyanto mengungkap sejumlah alasan yang mendasari pihaknya menjatuhkan sanksi pemberhentian atas keanggotaan M Taufik. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra , Wihadi Wiyanto mengungkap sejumlah alasan yang mendasari pihaknya menjatuhkan sanksi pemberhentian atas keanggotaan M Taufik . Salah satu alasannya, berkaitan dengan kekalahan Prabowo Subianto di DKI Jakarta pada Pilpres 2019 kemarin.
"Saudara M Taufik selaku kader Gerindra, dalam kedudukannya sebagai unsur pimpinan pada kepengurusan DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, serta pada DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra nyatanya telah gagal dalam menjalankan amanah partai terkait dengan kalahnya perolehan suara pasangan Prabowo-Sandi di DKI Jakarta pada Pilpres 2019," ujar Wihadi, Selasa (7/6/2022).
Selain itu, di bawah kepemimpinan Taufik, Partai Gerindra justru tidak memiliki kantor tetap DPD Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Kantor DPD di daerah lainnya.
"Kita partai besar, masa kantornya pindah-pindah. Itu salah satu ketidakloyalannya," jelasnya.
Persoalan lain yang menjadi pertimbangan MKP Partai Gerindra memberikan sanksi pemberhentian ini, lantaran masih ada kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah DKI yang melilitnya. Baca juga: M Taufik Dukung Capres di Luar Prabowo, Gerindra: Itu Urusan Dia
"Ada beberapa kasus korupsi yang masih berjalan prosesnya dan diperiksa oleh KPK," pungkasnya.
"Saudara M Taufik selaku kader Gerindra, dalam kedudukannya sebagai unsur pimpinan pada kepengurusan DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, serta pada DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra nyatanya telah gagal dalam menjalankan amanah partai terkait dengan kalahnya perolehan suara pasangan Prabowo-Sandi di DKI Jakarta pada Pilpres 2019," ujar Wihadi, Selasa (7/6/2022).
Selain itu, di bawah kepemimpinan Taufik, Partai Gerindra justru tidak memiliki kantor tetap DPD Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Kantor DPD di daerah lainnya.
"Kita partai besar, masa kantornya pindah-pindah. Itu salah satu ketidakloyalannya," jelasnya.
Persoalan lain yang menjadi pertimbangan MKP Partai Gerindra memberikan sanksi pemberhentian ini, lantaran masih ada kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah DKI yang melilitnya. Baca juga: M Taufik Dukung Capres di Luar Prabowo, Gerindra: Itu Urusan Dia
"Ada beberapa kasus korupsi yang masih berjalan prosesnya dan diperiksa oleh KPK," pungkasnya.
(kri)
Lihat Juga :
tulis komentar anda