PDIP Tekankan Kemandirian Pangan di Tengah Pandemi Corona
Selasa, 23 Juni 2020 - 16:10 WIB
Rokhmin mengatakan, ada alasan kuat kenapa Indonesia harus mandiri di bidang pangan. Ia pun mengutip pernyataan badan dunia, WHO, yang merumuskan hasil penelitian bahwa suatu negara dengan penduduk lebih dari 100 juta itu akan sukar menjadi maju sejahtera dan berdaulat jika kebutuhan pangannya bergantung pada impor. (Baca juga: Anggaran Dipangkas, Kementan Konsisten Jaga Ketahanan Pangan )
Di sisi lain, lanjut dia, WHO juga mensinyalir masa pandemi ini membuat negara-negara dunia rentan krisis pangan. Karena itu, pihaknya mendorong kedaulatan pangan terjadi di Tanah Air, bukan hanya mandiri secara terpusat, tetapi hingga desa per desa di Indonesia. "Baik untuk masa pandemi ataupun pasca," kata Rokhmin.
Menteri Kelautan dan Perikanan era Kabinet Gotong Royong ini menambahkan, ada beberapa hal yang membuat kedaulatan pangan sangat strategis bagi Indonesia. Pertama, kedaulatan pangan menentukan kesehatan, kecerdasan, individu maupun kualitas SDM yang ujungnya adalah kemajuan dari bangsa. "Kemudian alasan kedua bahwa supply pangan global cenderung menurun akibat pertambahan jumlah penduduk, kerusakan lingkungan, dan terakhir mafia pangan," katanya.
Di samping itu, pertambahan penduduk juga harus disertai dengan peningkatan produktivitas pangan. Apabila terjadi kekurangan pangan, maka akan memicu gejolak sosial dan politik. "Ini contohnya bagaimana korelasi antara konsumsi protein komponen penting dari pangan. Kalau semakin tinggi konsumsi proteinnya, semakin maju bangsa tersebut. Kemudian, bahwa menurut penelitian bahwa andaikan bumi ini suhunya meningkat 1 derajat Celcius, maka produksi pangan dunia itu akan berkurang 10%," katanya. (Baca juga: Survei Ketahanan Keluarga saat Pandemi COVID-19: Jabar Tertinggi Diikuti Banten dan DKI )
Rokhmin juga mengingatkan pidato Proklamator RI Bung Karno pada 1952 yang menyebut pangan adalah hidup mati sebuah bangsa. Hal itu pun diamini oleh WHO. Beruntung, kata Rokhmin, Indonesia memiliki potensi itu karena sebagai negara agraris dan maritim terbesar di dunia.
Di sisi lain, lanjut dia, WHO juga mensinyalir masa pandemi ini membuat negara-negara dunia rentan krisis pangan. Karena itu, pihaknya mendorong kedaulatan pangan terjadi di Tanah Air, bukan hanya mandiri secara terpusat, tetapi hingga desa per desa di Indonesia. "Baik untuk masa pandemi ataupun pasca," kata Rokhmin.
Menteri Kelautan dan Perikanan era Kabinet Gotong Royong ini menambahkan, ada beberapa hal yang membuat kedaulatan pangan sangat strategis bagi Indonesia. Pertama, kedaulatan pangan menentukan kesehatan, kecerdasan, individu maupun kualitas SDM yang ujungnya adalah kemajuan dari bangsa. "Kemudian alasan kedua bahwa supply pangan global cenderung menurun akibat pertambahan jumlah penduduk, kerusakan lingkungan, dan terakhir mafia pangan," katanya.
Di samping itu, pertambahan penduduk juga harus disertai dengan peningkatan produktivitas pangan. Apabila terjadi kekurangan pangan, maka akan memicu gejolak sosial dan politik. "Ini contohnya bagaimana korelasi antara konsumsi protein komponen penting dari pangan. Kalau semakin tinggi konsumsi proteinnya, semakin maju bangsa tersebut. Kemudian, bahwa menurut penelitian bahwa andaikan bumi ini suhunya meningkat 1 derajat Celcius, maka produksi pangan dunia itu akan berkurang 10%," katanya. (Baca juga: Survei Ketahanan Keluarga saat Pandemi COVID-19: Jabar Tertinggi Diikuti Banten dan DKI )
Rokhmin juga mengingatkan pidato Proklamator RI Bung Karno pada 1952 yang menyebut pangan adalah hidup mati sebuah bangsa. Hal itu pun diamini oleh WHO. Beruntung, kata Rokhmin, Indonesia memiliki potensi itu karena sebagai negara agraris dan maritim terbesar di dunia.
Lihat Juga :