Antisipasi Ketahanan Pangan Dalam Negeri
Selasa, 31 Mei 2022 - 09:38 WIB
Ketersediaan pangan dalam negeri harus menjadi perhatian serius di tengah kondisi inflasi global yang rawan memicu berbagai macam krisis , termasuk bencana kelaparan. (KORAN SINDO/Wawan Bastian)
DAMPAK perang antara Rusia dan Ukraina telah menyebabkan harga pangan global kian melonjak. Pasalnya kedua negara tersebut merupakan eksportir pangan yang cukup signifikan bagi dunia. Hal tersebut tentu saja bisa mengakibatkan krisis pangan hingga ancaman kelaparan di sejumlah negara termasuk Indonesia yang bergantung pada ekspor.
Lembaga Penelitian Kebijakan Pangan Internasional (IFPRI) dalam catatan yang diunggah April 2022 menyatakan sejak invasi Rusia pertama kali atas Ukraina pada 24 Februari 2022, jumlah negara yang memberlakukan pembatasan ekspor terus bertambah.
Pada awalnya hanya tiga negara yang menutup keran ekspor pangan, kemudian melonjak menjadi 16 negara per April 2022. Jumlah tersebut mewakili 17% dari total kalori yang diperdagangkan secara global, baik akibat penutupan maupun dengan persyaratan izin ekspor.
Inflasi, kenaikan harga pangan serta pembatasan aliran pangan pokok seperti gandum, yang sudah mulai diterapkan beberapa negara, seperti India dan Slovakia, menyebabkan krisis pangan di beberapa wilayah dunia dalam waktu dekat.
Indonesia pun perlu memberikan perhatian serius pada kondisi pangan global saat ini. Sebab, inflasi dan pembatasan aliran pangan serta perubahan iklim, membuat jutaan manusia di seluruh muka bumi dalam posisi rentan pangan. Krisis global menuntut kita mempersiapkan langkah antisipatif terhadap setiap dampak yang mungkin terjadi terkait keamanan dan stabilitas pangan dalam negeri.
Masalah pangan yang kita hadapi adalah bagian dari masalah global yang juga dihadapi oleh negara-negara lain di dunia.
Para pemangku kepentingan harus belajar dari berbagai konflik global saat ini dengan terus berupaya memperkuat sumber daya yang dimiliki agar mampu memberi jaminan ketahanan pangan, setidaknya selama pemulihan untuk bangkit dari pandemi.
Krisis yang terjadi di dunia sering kali mengganggu stabilitas komoditas pangan dunia, akibat terjadinya lonjakan intervensi perdagangan dan pembatasan ekspor pangan.
Kondisi ini harus segera diantisipasi dengan berbagai langkah strategis yang terukur, lewat kolaborasi yang baik antara para pemangku kepentingan dan masyarakat, agar negeri ini mampu mewujudkan ketahanan pangan yang lebih baik.
Lembaga Penelitian Kebijakan Pangan Internasional (IFPRI) dalam catatan yang diunggah April 2022 menyatakan sejak invasi Rusia pertama kali atas Ukraina pada 24 Februari 2022, jumlah negara yang memberlakukan pembatasan ekspor terus bertambah.
Pada awalnya hanya tiga negara yang menutup keran ekspor pangan, kemudian melonjak menjadi 16 negara per April 2022. Jumlah tersebut mewakili 17% dari total kalori yang diperdagangkan secara global, baik akibat penutupan maupun dengan persyaratan izin ekspor.
Inflasi, kenaikan harga pangan serta pembatasan aliran pangan pokok seperti gandum, yang sudah mulai diterapkan beberapa negara, seperti India dan Slovakia, menyebabkan krisis pangan di beberapa wilayah dunia dalam waktu dekat.
Indonesia pun perlu memberikan perhatian serius pada kondisi pangan global saat ini. Sebab, inflasi dan pembatasan aliran pangan serta perubahan iklim, membuat jutaan manusia di seluruh muka bumi dalam posisi rentan pangan. Krisis global menuntut kita mempersiapkan langkah antisipatif terhadap setiap dampak yang mungkin terjadi terkait keamanan dan stabilitas pangan dalam negeri.
Masalah pangan yang kita hadapi adalah bagian dari masalah global yang juga dihadapi oleh negara-negara lain di dunia.
Para pemangku kepentingan harus belajar dari berbagai konflik global saat ini dengan terus berupaya memperkuat sumber daya yang dimiliki agar mampu memberi jaminan ketahanan pangan, setidaknya selama pemulihan untuk bangkit dari pandemi.
Krisis yang terjadi di dunia sering kali mengganggu stabilitas komoditas pangan dunia, akibat terjadinya lonjakan intervensi perdagangan dan pembatasan ekspor pangan.
Kondisi ini harus segera diantisipasi dengan berbagai langkah strategis yang terukur, lewat kolaborasi yang baik antara para pemangku kepentingan dan masyarakat, agar negeri ini mampu mewujudkan ketahanan pangan yang lebih baik.
tulis komentar anda