DPR Tagih Janji Pemerintah Soal Tambahan Anggaran Pilkada
Senin, 22 Juni 2020 - 21:17 WIB
(Baca juga: Kampanye Tatap Muka Dikurangi, Slot Medsos dan Iklan Diperbanyak)
Kemudian, Komisi II DPR bersama Kemendagri juga menyetujui PKPU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali kota dan Wakil Wali kota dalam kondisi bencana nonalam.
"Komisi II DPR RI meminta KPU RI juga agar terus berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19 guna menjamin kesehatan dan keselamatan penyelenggara, peserta dan pemilih dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada lanjutan tahun 2020," imbuhnya.
Selain itu, Komisi II DPR bersama Kemendagri menyetujui usulan Peraturan Bawaslu tentang Penyelenggaraan Pengawasan Penanganan Laporan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali kota dan Wakil Wali kota lanjutan dalam kondisi bencana nonalam.
"Komisi II DPR meminta Bawaslu RI untuk tetap melakukan pengawasan secara optimal selama tahapan penyelenggara Pilkada Lanjutan dengan terus berkoordinasi dengan semua pihak untuk mencegah adanya pelanggaran yang dapat mencederai demokrasi," tutup Saan.
Kemudian, Komisi II DPR bersama Kemendagri juga menyetujui PKPU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali kota dan Wakil Wali kota dalam kondisi bencana nonalam.
"Komisi II DPR RI meminta KPU RI juga agar terus berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19 guna menjamin kesehatan dan keselamatan penyelenggara, peserta dan pemilih dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada lanjutan tahun 2020," imbuhnya.
Selain itu, Komisi II DPR bersama Kemendagri menyetujui usulan Peraturan Bawaslu tentang Penyelenggaraan Pengawasan Penanganan Laporan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali kota dan Wakil Wali kota lanjutan dalam kondisi bencana nonalam.
"Komisi II DPR meminta Bawaslu RI untuk tetap melakukan pengawasan secara optimal selama tahapan penyelenggara Pilkada Lanjutan dengan terus berkoordinasi dengan semua pihak untuk mencegah adanya pelanggaran yang dapat mencederai demokrasi," tutup Saan.
(maf)
Lihat Juga :