Politikus PDIP Sebut Foto Erick Thohir di Mesin ATM Tak Langgar Hukum
Rabu, 18 Mei 2022 - 23:24 WIB
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus menganggap penampilan gambar Menteri BUMN Erick Thohir di sejumlah mesin Anjungan Tunai Mandiri masih dalam batas kewajaran. Foto/istimewa
JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Hanteru Sitorus menganggap penampilan gambar Menteri BUMN Erick Thohir di sejumlah mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) masih dalam batas kewajaran. Sehingga tidak perlu dijadikan polemik berkepanjangan.
“Menurut saya masih dalam batas kewajaran dan etika. Kecuali penampilan gambar Menteri BUMN itu bernuansa kampanye pilpres,” kata Deddy, Rabu (18/5/2022).
Menurutnya, kalau sekadar tampilan gambar pribadi, semua kementerian menaruh foto para menterinya dalam semua materi, wahana maupun media komunikasi publiknya. Hal yang sama juga dilakukan oleh kepala daerah. “Sepanjang tidak ada aturan atau kepatutan yang dilanggar, harusnya bukan sesuatu yang perlu dipermasalahkan. Batasnya jelas menurut saya, regulasi dan etika atau kepantasan,” ungkap anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Kalimantan Utara tersebut.
Deddy memahami kehadiran Erick Thohir yang intens di ruang publik, termasuk media sosial, pasti menyebabkan pro dan kontra. Juga menjadi wajar ketika semua aktivitas itu dikait-kaitkan dengan isu pencalonan pilpres. “Sah-sah saja orang berargumentasi tetapi fundamentalnya adalah apakah ada hukum dan kepatutan yang dilanggar? Itu yang seharusnya jadi perdebatan,” ujar Deddy.
Menurutnya, Erick punya hak politik. Dan jabatan Menteri itu jabatan politis, sehingga wajar mendapatkan keuntungan politik dari jabatan yang diembannya. “Semua terpulang kepada aturan yang ada, sikap Presiden dan apakah Sang Menteri bisa fokus dalam menjalankan tugas pokoknya. Kalau tanggung jawabnya sebagai menteri bisa dilakukan dengan baik, promosi dan aktivitas publik serta media sosial itu tentu akan memberikan manfaat. Tetapi bila publik menganggap gagal, aktivitas dan upaya promosi itu justru akan menimbulkan anti-pati dan reapon negatif publik,” tandasnya.
Soal kinerja, Deddy menilai Erick Thohir memiliki rekam jejak yang lumayan baik, terutama jika dilihat dari beberapa terobosan. Seperti merger usaha mikro yang banyak membantu masyarakat bawah.
“Kita lihat BUMN juga berkinerja baik dalam penanganan pandemi, pemulihan ekonomi nasional serta transformasi bisnis beberapa BUMN dan penanganan BUMN bermasalah. Erick Thohir, selain memiliki leadership yang kuat, juga punya dream team yang kuat dalam sosok dua Wakil Menteri yang mumpuni,” tambah Deddy.
Namun demikian, kata Deddy, bukan berarti semuanya sempurna. Baginya, Erick juga punya banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di BUMN,. Misalnya bagaimana menyelesaikan masalah Garuda Indonesia secara tuntas, penyehatan BUMN Karya, memacu kinerja holding pangan dan penyehatan BUMN yang bermasalah. “Dan yang paling penting serta ditunggu oleh publik adalah langkah-langkah kongkrit transformasi BUMN untuk dapat rebound pasca pandemi Covid-19,” kata Deddy.
“Menurut saya masih dalam batas kewajaran dan etika. Kecuali penampilan gambar Menteri BUMN itu bernuansa kampanye pilpres,” kata Deddy, Rabu (18/5/2022).
Menurutnya, kalau sekadar tampilan gambar pribadi, semua kementerian menaruh foto para menterinya dalam semua materi, wahana maupun media komunikasi publiknya. Hal yang sama juga dilakukan oleh kepala daerah. “Sepanjang tidak ada aturan atau kepatutan yang dilanggar, harusnya bukan sesuatu yang perlu dipermasalahkan. Batasnya jelas menurut saya, regulasi dan etika atau kepantasan,” ungkap anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Kalimantan Utara tersebut.
Deddy memahami kehadiran Erick Thohir yang intens di ruang publik, termasuk media sosial, pasti menyebabkan pro dan kontra. Juga menjadi wajar ketika semua aktivitas itu dikait-kaitkan dengan isu pencalonan pilpres. “Sah-sah saja orang berargumentasi tetapi fundamentalnya adalah apakah ada hukum dan kepatutan yang dilanggar? Itu yang seharusnya jadi perdebatan,” ujar Deddy.
Menurutnya, Erick punya hak politik. Dan jabatan Menteri itu jabatan politis, sehingga wajar mendapatkan keuntungan politik dari jabatan yang diembannya. “Semua terpulang kepada aturan yang ada, sikap Presiden dan apakah Sang Menteri bisa fokus dalam menjalankan tugas pokoknya. Kalau tanggung jawabnya sebagai menteri bisa dilakukan dengan baik, promosi dan aktivitas publik serta media sosial itu tentu akan memberikan manfaat. Tetapi bila publik menganggap gagal, aktivitas dan upaya promosi itu justru akan menimbulkan anti-pati dan reapon negatif publik,” tandasnya.
Baca Juga
Soal kinerja, Deddy menilai Erick Thohir memiliki rekam jejak yang lumayan baik, terutama jika dilihat dari beberapa terobosan. Seperti merger usaha mikro yang banyak membantu masyarakat bawah.
“Kita lihat BUMN juga berkinerja baik dalam penanganan pandemi, pemulihan ekonomi nasional serta transformasi bisnis beberapa BUMN dan penanganan BUMN bermasalah. Erick Thohir, selain memiliki leadership yang kuat, juga punya dream team yang kuat dalam sosok dua Wakil Menteri yang mumpuni,” tambah Deddy.
Namun demikian, kata Deddy, bukan berarti semuanya sempurna. Baginya, Erick juga punya banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di BUMN,. Misalnya bagaimana menyelesaikan masalah Garuda Indonesia secara tuntas, penyehatan BUMN Karya, memacu kinerja holding pangan dan penyehatan BUMN yang bermasalah. “Dan yang paling penting serta ditunggu oleh publik adalah langkah-langkah kongkrit transformasi BUMN untuk dapat rebound pasca pandemi Covid-19,” kata Deddy.
(cip)
tulis komentar anda