Puan Maharani: Gotong Royong Publik Kunci Keberhasilan Hadapi Pandemi Covid-19
Selasa, 17 Mei 2022 - 17:52 WIB
Puan menambahkan, Tahun Anggaran 2023 merupakan APBN yang akan diselenggarakan dalam konsolidasi fiskal, di mana batas defisit kembali menjadi maksimum 3% dari PDB. Selama ini relaksasi defisit yang melebar digunakan untuk menanganai dampak pandemi Covid-19, yaitu tekanan penerimaan yang turun tajam akibat terhentinya sebagian besar kegiatan ekonomi nasional dan global. Selain itu juga untuk penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi nasional.
Baca juga: Jokowi: Di Dalam Ruangan dan Transportasi Publik Tetap Gunakan Masker
Puan pun menekankan, DPR RI dan Pemerintah harus terus mewaspadai berbagai tantangan besar yang dihadapi perekonomian Indonesia pada hari-hari ke depan. "Dari sisi domestik, dampak krisis Pandemi Covid-19 masih meninggalkan luka bagi perekonomian, antara lain tingkat kemiskinan dan pengangguran masih belum kembali ke level sebelum pandemi serta terjadinya learning loss di kalangan pelajar dan dunia usaha yang belum pulih sepenuhnya," kata Puan.
Selain itu, dari sisi global, tensi geopolitik Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan berdampak pada peningkatan harga komoditas global yang turut mendorong risiko peningkatan inflasi di dalam negeri.Bahkan APBN Tahun Anggaran 2023 juga akan menanggung sejumlah beban keuangan negara yang diakibatkan oleh perkembangan dan dinamika perekonomian global khususnya yang terkait dengan minyak bumi.
Dengan kondisi tersebut, maka kebijakan fiskal dalam mengoptimalkan ruang fiskal APBN 2023 yang tersedia untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan nasional perlu dirancang secara cermat. Kebijakan fiskal harus memprioritaskan penuntasan program strategis nasional yang sedang berjalan, memperkuat program pelayanan umum pemerintah dalam urusan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, perumahan, ekonomi rakyat, dan penciptaan lapangan kerja.
Baca juga: Jokowi: Di Dalam Ruangan dan Transportasi Publik Tetap Gunakan Masker
Puan pun menekankan, DPR RI dan Pemerintah harus terus mewaspadai berbagai tantangan besar yang dihadapi perekonomian Indonesia pada hari-hari ke depan. "Dari sisi domestik, dampak krisis Pandemi Covid-19 masih meninggalkan luka bagi perekonomian, antara lain tingkat kemiskinan dan pengangguran masih belum kembali ke level sebelum pandemi serta terjadinya learning loss di kalangan pelajar dan dunia usaha yang belum pulih sepenuhnya," kata Puan.
Selain itu, dari sisi global, tensi geopolitik Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan berdampak pada peningkatan harga komoditas global yang turut mendorong risiko peningkatan inflasi di dalam negeri.Bahkan APBN Tahun Anggaran 2023 juga akan menanggung sejumlah beban keuangan negara yang diakibatkan oleh perkembangan dan dinamika perekonomian global khususnya yang terkait dengan minyak bumi.
Dengan kondisi tersebut, maka kebijakan fiskal dalam mengoptimalkan ruang fiskal APBN 2023 yang tersedia untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan nasional perlu dirancang secara cermat. Kebijakan fiskal harus memprioritaskan penuntasan program strategis nasional yang sedang berjalan, memperkuat program pelayanan umum pemerintah dalam urusan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, perumahan, ekonomi rakyat, dan penciptaan lapangan kerja.
(cip)
Lihat Juga :